Inflasi di Jateng Turun, Ternyata Ini Jurus Ganjar Pranowo
- Istimewa
VIVA Nasional – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Juni 2022 lalu. Berdasarkan data tersebut, angka infasi Jateng turun 0,69 persen dari bulan sebelumnya 4,97 persen menjadi 4,28 persen.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun membeberkan caranya menunkan angka inflasi itu. Mulai dari optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan komunikasi intens dengan Bank Indonesia (BI).
“Teman-teman di tim pengendali inflasi, TPID, kita minta untuk berjaga-jaga. Kita dengan Bank Indonesia selalu komunikasi terus menerus dan kemudian indikator-indikator yang menurunkan inflasi betul-betul kita pelototi," kata Ganjar di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu, 3 Agustus 2022.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberi keterangan terkait situasi Covid-19.
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno
Ganjar melanjutkan, pihaknya juga mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jateng melakukan intervensi terkait pengendalian harga komoditas. Khususnya cabai dan bawang merah, sehingga harganya di pasaran tidak naik.
Selain itu, Ganjar menyebut Pemprov Jateng turut berupaya mengendalikan harga bawang putih untuk menekan inflasi. Pasalnya, kata Ganjar, harga bawang putih di Jateng rentan naik lantaran angka produksi masih cukup rendah.
"Karena itu Jumat kami akan datang ke Tegal. Kami kerja sama juga dengan BI. Di sana akan kita dorong peningkatan produk bawang putih karena komoditas ini rentan. Kalau produksi kita tambah, kebutuhan dalam negerinya gapnya tidak terlalu tinggi, maka ini akan bisa kita kendalikan," imbuhnya.
Ilustrasi grafik inflasi Indonesia
- vstory
Untuk mengakomodir semua upaya itu, Ganjar mengatakan pihaknya sudah memiliki aplikasi yang bisa memberikan data informasi harga komoditas. Aplikasi itu juga menyuguhkan data supply komoditas tersebut.
"Kita punya kok sistem informasi harga komoditi kita menggunakan aplikasi. Saya minta kawan-kawan di Kabupaten, Kota, dan Dinas terkait update terus menerus data itu agar kita bisa tahu," tuturnya.
"Jadi tidak hanya di hilir di harga saja, tapi di supply juga kita hitung. Kita cepat-cepat komunikasi ke pemerintah daerah tetangga kiri kanan atau penghasil, sehingga kita bisa cepat,' sambung Ganjar.
Sebab itu, Ganjar mengatakan pemerintah daerah mesti terus menyiapkan diri dan terus melakukan pengawasan. Terlebih lagi, kata Ganjar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah memberikan amanah kepada daerah.
"Pak Presiden pernah memberikan perintah kepada kita agar daerah jangan ragu untuk mengintervensi. Maka butuh regulasi-regulasi yang kita perbaiki agar dalam situasi yang tidak pasti ini kita harapkan daerah meresponsnya cepat," tuturnya.
Baca juga: Ganjar: Guru Honorer Masih Dibutuhkan, Enggak Bisa Langsung Dihapus
