Pengakuan Terbaru Abu Bakar Ba'asyir: Pancasila Tidak Syirik
- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA Nasional – Pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin, Ngurko, Sukoharjo, Ustaz Abu Bakar Ba’asyir mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan. Bahkan, rekaman video yang berisi penyataan Abu Bakar Ba’asyir yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara viral di media sosial.
Video itu diunggah di akun Facebook KataKita pada Seni, 1 Agustus 2022. Dalam rekaman video tersebut, Abu Bakar Ba’asyir yang mengenakan peci tampak sedang berbicara sambil memegang mikrofon. Di sebelah kirinya telihat seseorang yang memakai sorban dan peci.
“Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa disetujui ulama? Karena dasarnya tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir,” kata pendiri Ponpes Al Mukmin, Ngruki dalam video tersebut.
Selanjutnya, Abu Bakar Ba’asyir mengakui jika dulunya sempat menganggap bahwa Pancasila itu syirik. Tetapi anggapan itu dinilainya salah setelah dirinya mempelajari lebih lanjut tentang Pancasila.
“Ndak mungkin ulama menyetujui dasar negara syirik, itu ndak mungkin. Karena ulama itu niatnya ikhlas,” ucapnya.
Salah satu putra Abu Bakar Ba’asyir, Abdul Rochim membenarkan terkait video rekaman yang viral di media sosial. Ia menyebut rekaman video tersebut diambil sekitar tiga bulan lalu saat ada pertemuan di Ponpes Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo.
“Video itu sudah beberapa bulan yang lalu memang sudah agak lama. Video itu diambil di Ngruki ketika ada pertemuan,” kata dia saat dihubungi VIVA, Selasa, 2 Agustus 2022.
Hanya saja ketika disinggung mengenai acara pertemuannya tersebut, ia mengaku sudah agak lupa acara pertemuan di dalam rekaman video itu. Ia juga membeberkan bahwa Abu Bakar Ba’asyir dalam video itu tidak sedang menjadi pembicara utama.
“Saat itu beliau bukan menjadi pembicara utama, cuma dia diberi waktu untuk bicara,” ucapnya.
Baca juga: Pimpinan Ngruki Tepis Kabar Abdul Qadir Ikut Dirikan Pesantren Baasyir
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
