Puan: Pemberian Vaksin Booster Kedua Perlu Diperluas
- DPR RI
VIVA Nasional – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung program pemberian vaksin dosis keempat atau booster kedua yang sedang digalakkan bagi tenaga kesehatan. Dirinya juga meminta Pemerintah agar segera mengejar target jumlah pemberian booster pertama untuk masyarakat umum.
“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19,” kata Puan dalam keterangan resminya.
Puan juga menyinggung mengenai lonjakan kasus Covid-19 yang cukup signifikan sejak beberapa waktu terakhir ini.
Bahkan, katanya, penambahan kasus sudah mencapai lebih dari 7 ribu dalam satu hari. Sehingga, menurutnya, nakes harus menjadi prioritas vaksinasi booster kedua.
Maka, politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan sasaran pertama program vaksinasi dosis keempat adalah 4 juta nakes di seluruh Indonesia. Ia turut mengimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 booster pertama enam bulan lalu agar segara lanjut vaksin booster kedua.
Dia meminta agar pemerintah menyiapkan vaksin Covid-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksin dosis keempat bisa segera diberikan kepada masyarakat umum.
Dari sudut pandangnya, para ahli menyebutkan dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga.
“Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain,” ujarnya
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk lebih serius lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini. Baginya, angka tersebut jauh di bawah cakupan 2 dosis vaksin sebelumnya.
“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” katanya
Puan menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, kata Puan, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal.
“Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dikurangi terlebih dahulu. Puan meminta Pemerintah untuk lebih ketat melakukan pengawasan di seluruh sektor aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
“Sudah semakin banyak sekolah yang menghentikan sementara PTM akibat ditemukannya kasus Covid-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap protokol kesehatan di lingkungan sekolah,” tutupnya