Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Kuatkan Kedaulatan Negara
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA Nasional – Pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo (Jokowi) diakui telah berhasil menghubungkan antar satu daerah ke daerah lainnya. Kondisi tersebut semakin dapat membuat kedaulatan bangsa.
Rektor Universitas Kristen Satya Wacana) (UKSW Salatiga) Neil Semuel Rupidara mengatakan berbagai kebijakan pembangunan Jokowi menciptakan konektivitas. Sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.
Dia menyampaikan jalinan konektivitas yang sukses terealisasi pada masa Pemerintahan Jokowi menjadi sebuah bukti nyata. Terutama, lanjut dia, dalam upaya menguatkan kedaulatan bangsa.
"(Komitmen Jokowi) seperti membangun konektivitas antar daerah ini kan juga supaya dalam rangka menjaga kedaulatan itu," ujar Neil di Salatiga, Jawa Tengah.
Ilustrasi pembangunan infrastruktur.
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Atas segala langkah nyata Jokowi, kata dia, mestinya dapat direspons dengan positif. Lantaran kebermanfaatan yang telah dihadirkan Jokowi begitu dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga nanti, dia melanjutkan, keberadaannya dapat terus konsisten dijalankan dengan baik. Dengan begitu setiap langkah Jokowi dapat menjadi inspirasi bahkan memotivasi para pemimpin kepala daerah di seluruh wilayah Tanah Air.
"Jadi karena itu saya kira, pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa. Saya kira ada banyak sekali aspek yang kami apresiasi benar," jelas Neil.
Lebih jauh dia menyebut pada saat bersamaan seiring juga dengan sebuah perwujudan cita cita yang sudah dicanangkan Jokowi sebelumnya. Yakni dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045.
"Nah ini kan butuh pengawalan dan support kita bersama karena tidak bisa pemerintah bekerja sendiri," pungkas Neil.
Baca juga: Menteri Investasi: Tak Ada Kata Mundur, Pembangunan IKN Harga Mati!
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
