Perempuan Dinilai Punya Peran Penting dalam Pelaksanaan Otda

VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kaum perempuan punya peran dalam pelaksanaan otonomi daerah (otda). Perempuan diminta jangan hanya menjadi sekadar pelengkap.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kurniasih dalam diskusi yang diinisiasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Menurut dia, dalam pelaksanaan otda, perempuan punya pesan strategis untuk ikut merumuskan perumusan kebijakan. 

“Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semata-mata hanya sekadar pelengkap saja, melainkan harus berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan kesinambungan negara dan bangsa," kata Kurniasih, dalam keterangannya, yang dikutip pada Rabu, 29 Juni 2022. 

Dia menjelaskan sejauh ini keterlibatan perempuan dalam kebijakan sudah semakin baik. Namun, menurutnya masih harus lebih ditingkatkan.



Ilustrasi hak pilih perempuan dalam pemilu

Photo :

• ANTARA FOTO/Syaiful Arif

Kurniasih merujuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), bahwa perempuan jangan merasa rendah diri dibandingkan laki-laki. Kata dia, dalam tren IPG mengalami tren peningkatan.

“Berdasarkan sumber dari Kementerian Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 2019, IPG Indonesia mencapai angka 91,07 persen. Ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat secara keseluruhan, IPG di Indonesia mengalami trend yang terus meningkat. Hal ini amat menggembirakan dan akan berdampak baik pemerintahan Indonesia," ujarnya. 

Sementara, Kepala Pusat Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akbar Ali menyampaikan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dia menekankan hak yang sama itu dalam bidang politik, sosial, maupun juga soal pengambilan kebijakan. 

Dia bilang, melibatkan perempuan merupakan keniscayaan dalam pembangunan.  Ali berharap dalam diskusi ini juga ada masukan dari peserta perempuan.

“Saran dari para peserta untuk meningkatkan peran perempuan di era otonomi daerah ini agar pembangunan dan kesejahteraan dapat kita rasakan bersama-sama," jelas Ali. 

Dalam diskusi ini, hadir juga beberapa pemateri seperti Ketua Tim Gabungan Organisasi Wanita, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, dan Ketua Alisa Khadijah ICMI. 

Halaman Selanjutnya

Sementara, Kepala Pusat Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akbar Ali menyampaikan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dia menekankan hak yang sama itu dalam bidang politik, sosial, maupun juga soal pengambilan kebijakan.