Khilafatul Muslimin Sukabumi Deklarasi Setia NKRI
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Khilafatul Muslimin Ummul Quro Sukabumi, Jawa Barat, yang terdiri dari belasan anggota menyatakan deklarasi setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
Hal itu diutarakan oleh pemimpin Khilafatul Muslimin Ummul Quro Sukabumi Abad Badri beserta pengurus dan anggota lainnya di pendap Kabupaten Sukabumi, Selasa, 28 Juni 2022.
Mereka pun bertekad menjunjung tinggi prinsip kebinekaan, toleransi beragama, dan menolak radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan bakal mengajak warga Khilafatul Muslimin lainnya untuk mencegah penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Asisten Daerah Setda Kabupaten Sukabumi Ardiana Trisnawiana mengapresiasi deklarasi kebangsaan yang dilakukan warga Khilafatul Muslimin. Dia berterima kasih kepada warga Khilafatul Muslimin yang telah mengakui NKRI. "Alhamdulillah, dari Khilafatul Muslimin mendeklarasikan kebangsaan," ujarnya.
Abdul Qadir Baraja Pimpinan Khilafatul Muslimin Tiba di Polda Metro Jaya
- VIVA/M Ali Wafa
Deklarasi itu menjadi awal dari pembinaan yang akan dilakukan. Proses pembinaan ini akan melibatkan berbagai unsur terkait. "Terima kasih kepada jajaran kepolisian yang melakukan pendekatan secara humanis sehingga terwujud deklarasi kebangsaan ini," katanya.
Kepala Polres Sukabumi Kota AKBP SY Zainal Abidin mengatakan, deklarasi itu terlaksana atas komunikasi yang intensif sehingga mereka mendeklarasikan diri dan setia empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Setelah ini, kami akan memperbaiki pemahaman mereka sehingga makin setiap terhadap empat pilar kebangsaan," ujarnya.
Selain itu, polisi akan memperkuat wawasan kebangsaan sehingga empat pilar kebangsaan menjadi fondasi yang kuat di mata masyarakat. "Sebagai antisipasi pergeseran empat pilar, kita akan perkuat wawasan kebangsaan," ujarnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
