KPK Periksa Sejumlah Pejabat PT Summarecon Agung
- KPK.go.id
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat PT Summarecon Agung pada Kamis, 23 Juni 2022.Â
Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perizinan apartemen di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan Walikota Yogyakarta 2012-2020, Haryadi Suyuti.
"Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Bryan Tony selaku Grand Manager Perencanaan PT Summarecon, Raditya Satya Putra dan Anton Triatmojo sebagai Perencana PT Summarecon," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 24 Juni 2022.
Gedung Merah Putih KPK
- VIVA/Andry Daud
Dikatakan Ali, ketiga saksi dari PT Summarecon Agung ini dikonfirmasi terkait pembahasan internal perusahaannya dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB).
"Terkait dengan pengajuan IMB ke Pemkot Yogyakarta," jelasnya.
Selain ketiga saksi itu, penyidik KPK juga turut memeriksa dua orang pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kasus dugaan korupsi perizinan pembangunan apartemen ini. Mereka diantaranya, Danang Yulisaksono sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Kota Yogyakarta dan Aris Eko Nugroho selaku Kepala Paniradya Kaistimewan Kota Yogyakarta.
"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya arahan dari tersangka HS (Haryadi Suyuti) untuk menerbitkan dokumen pendukung sehingga permohonan IMB apartemen yang diajukan PT SA (Summarecon Agung) dapat disetujui," jelasnya.
Sebelumnya, pada 2 Juni 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan sejumlah orang lainnya.
Haryadi Suyuti diduga telah menerima sejumlah uang terkait pemberian izin sebuah apartemen di kawasan Cagar Budaya Malioboro. Dalam kasus ini, Haryadi dan tiga orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Harun Masiku Ganti Status Kewarganegaraan? KPK Enggan Berandai-andai
Ditengah belum kunjung tertangkapnya Harun Masiku, muncul berbagai isu termasuk dia sudah berganti status kewarganegaraan. Namun, KPK enggan berspekulasi terkait hal itu.
