Pemerintah Ragu RKUHP Bisa Disahkan DPR Sebelum Reses
- Youtube
VIVA – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej merasa ragu RUU KUHP atau RKUHP bisa disahkan menjadi undang-undang sebelum DPR reses yang dimulai pada 7 Juli 2022.
Diketahui, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 25 Mei lalu, pemerintah dan DPR sepakat RUU KUHP dapat disahkan di bulan Juli, sebelum memasuki masa reses.
"Kalau melihat kurang dari dua minggu masa reses, rasanya belum disahkan pada bulan Juli," kata Eddy dalam diskusi mengenai RUU KUHP di Jakarta yang disiarkan kanal Youtube Pusdatin Kemenkumham, Kamis, 23 Juni 2022.
Eddy mengatakan, pembahasan sebuah RUU titik beratnya berada di tangan DPR. Dalam hal RUU KUHP, pemerintah saat ini fokus membenahi draf rancangan berdasarkan masukan dari sejumlah elemen masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memeriksa kembali kesalahan redaksi, rujukan, hingga sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan.
"Setelah kita serahkan ke DPR, DPR resmi menerima baru kemudian itu akan dibahas. Mengenai berapa kali jumlah pembahasan itu kami belum tahu pasti," ujarnya.
Kendati begitu, Eddy mengatakan, setelah draf selesai disusun, pemerintah menunggu proses pembahasan di DPR.
"Sekali lagi kita masih menunggu karena ini bukan otoritas pemerintah semata, tetapi ini kerja sama pemerintah dan DPR," imbuhnya.
Soroti Banyak Bunuh Diri karena Pinjol, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Benahi Regulasi
Anggota Komisi VI DPR RI menyoroti banyaknya kasus pinjaman online (pinjol) yang menjerat masyarakat, ada satu keluarga bunuh diri lantaran permasalahan utang pinjol.
