Akta Perkawinan Pasutri Beda Agama di Surabaya Akhirnya Dikeluarkan

Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Jawa Timur, akhirnya melakukan pencatatan dan mengeluarkan permohonan akta perkawinan pasangan suami-istri (pasutri) beda agama, ZA-EDS.

Pengadilan Domestik Akan Tentukan Sikap Inggris atas Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

Pencatatan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan izin menikah beda agama dan mengeluarkan penetapan. Penolakan sempat dilakukan karena penetapan pengadilan menjadi syarat pencatatan akta perkawinan beda agama.

"Jadi, ketika ada permohonan akta perkawinan nonmuslim yang seagama ke Dispendukcapil, langsung bisa kita proses. Tapi untuk permohonan [pencatatan akta perkawinan] beda agama, kita mengikuti aturan di undang-undang, yakni membutuhkan syarat penetapan pengadilan," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji saat konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 23 Juni 2022.

Denny Darko Ungkap Nasib Hubungan Gading Marten dengan Medina Dina, Ada yang Pindah Agama?

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 35 huruf a UU No 23 Tahun 2006 disebutkan, pencatatan akta perkawinan dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan. Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan Dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan adanya putusan dari pengadilan. "Karena permohonan akta perkawinan pasutri beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang, maka permohonan itu kita proses," jelas Agus.

Dia menyebut, menerbitkan akta perkawinan sudah menjadi tugas dan kewajiban Dispendukcapil. Termasuk apabila pengajuan akta perkawinan beda agama itu sudah ada keputusan atau penetapan hakim di pengadilan. "Sehingga kita melaksanakan perintah putusan pengadilan dan kita terbitkan (akta perkawinan) tanggal 9 Juni tahun 2022," ungkap dia.

Kuasa Hukum Minta Tom Lembong Dihadirkan Dalam Sidang Praperadilan di PN Jaksel

Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya itu kembali menegaskan, bahwa yang mengesahkan perkawinan agama bukanlah Dispendukcapil. Termasuk pula terkait dengan pengesahan perkawinan beda agama. "Jadi, Dispendukcapil hanya bertugas mencatatkan dan mengeluarkan akta perkawinan," tegasnya.

Sebagai diketahui, persoalan ini bermula ketika ZA (bukan RA seperti tulisan sebelumnya), calon pengantin laki-laki yang beragama Islam, bersama calon pengantin wanitanya berinisial EDS yang beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Akan tetapi, karena syarat pengajuan akta perkawinan mereka kurang, sehingga permohonan itu ditolak.

Keduanya lantas mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 13 April 2022. Permohonan itu kemudian dikabulkan pada 26 April 2022 dan tercantum pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Baca juga: Pernikahan Beda Agama Disahkan PN Surabaya, Ini Respons MUI

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya