Kapolri Jadikan Polwan Jenderal Bintang Dua hingga Kapolres
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira menengah (pamen) hingga perwira tinggi (pati). Tercatat, 120 personel Polri dirotasi sesuai dengan Surat Telegram Nomor No ST/1214/VI/KEP./2022.
Dari ratusan personel, terdapat sejumlah perwira yang menarik perhatian. Dia adalah Brigjen Jenderal (Brigjen) Juansih, satu-satunya polisi wanita (polwan) yang menerima kenaikan pangkat menjadi bintang dua atau inspektur jenderal (Irjen).
Berdasarkan surat telegram tersebut, Brigjen Juansih dipromosikan untuk menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Polri.
Selain Brigjen Juansih, ada pula sejumlah polisi wanita yang turut dirotasi untuk menduduki jabatan baru. Diantaranya, jabatan sebagai Kapolres Bukittinggi, dan satu polwan lainnya yakni Kombes Pol Nurul Azizah yang menjabat sebagai Kabag Penum Divisi Humas Polri.
Tak hanya itu, tiga Polwan juga turut menduduki jabatan strategis di wilayah yakni AKBP dr Siti Nur Imanta yang dipromosi sebagai Karumkit Tk 2 Bandung Polda Jabar.
AKBP Titik Wahyuningsih sebagai Kabidkeu Polda Banten, Kombes Endang Sri Wahyu Utami sebagai Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni Kresnowati sebagai Kabidkeu Polda Jabar dan Kombes Yuliani sebagai Kabidkum Polda Banten.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, para polwan yang menduduki jabatan strategis ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan kesetaraan gender di Korps Bhayangkara.
Dedi menegaskan, Polri akan terus memberikan ruang bagi Polwan melalui komitmen dalam kesetaraan gender. Kata Dedi, sampai dengan saat ini sudah banyak polwan yang berpangkat perwira tinggi serta menduduki jabatan operasional yang memiliki risiko tinggi di tubuh Polri.
“Penempatan Polwan merupakan komitmen bapak Kapolri terhadap kesetaraan gender,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa, 21 Juni 2022.
Baca juga: 3 Kapolda Baru Pilihan Kapolri, Siapa Saja?
Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengaku tidak setuju dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa Polri sebaiknya berada di bawah TNI atau Kementeria
