Mahfud Md: Khilafatul Muslimin Kita Sikat kalau Dia Mengancam Ideologi
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyatakan bahwa penanganan terhadap organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang dinilai mengancam ideologi negara tetap harus memperhatikan hak asasi manusia.
Mahfud menegaskan bahwa tujuan didirikannya ormas Khilafatul Muslimin, yakni menyebarkan ideologi khilafah, dan dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi, tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas Negara, melindungi hak asasi manusia," kata Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Papan nama markas Khilafatul Muslimin wilayah Kota Solo yang dipasang di salah satu rumah warga dicopot oleh petugas Polresta Solo, Jawa Tengah, Kamis, 9 Juni 2022.
- VIVA/Fajar Sodiq
Dewan HAM PBB menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Dewan HAM PBB, sejak tahun 2020. Hal itu dibuktikan usai kunjungannya ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 16 Juni.
"Saya baru laporan ke Presiden, ada 41 negara mendapat sorotan, Indonesia tidak masuk, sudah tiga tahun berturut-turut," kata dia.
Menurut Mahfud, laporan-laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM melainkan hanya ditampung kemudian disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera diselesaikan.
Polda Metro Jaya telah menangkap enam tokoh Khilafatul Muslimin dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka adalah pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, yang ditangkap di Lampung pada 7 Juni.
Polda Metro juga telah menangkap tokoh Khilafatul Muslimin lainnya yang berinisial AA, IN, F, dan SW di Lampung, Medan, dan Bekasi. Sedangkan AS yang berperan sebagai menteri pendidikan ditangkap di Mojokerto, Jawa Timur. (ant)
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
