25 Anggota DPRD Diduga Korupsi Berjamaah APBD Paniai, 14 Tersangka
- Repro Instagram Narkoba Metro
VIVA – Sebanyak 25 anggota bersama 3 staf Sekwan DPRD Kabupaten Paniai disidik pihak kepolisian daerah Polda Papua dan telah ditetapkan sebagai tersangka, terkait kasus dana anggaran pendapatan daerah (APBD) 2018 lalu.
"Kasus Korupsi tersebut terjadi pada Maret tahun 2018 dengan Hasil Audit Kerugian yang didapat adalah sebanyak Rp59.000.000.000, dengan melibatkan 25 anggota dewan dan 3 staf DPRD Paniai," kata Direktur Krimsus Polda Papua Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu di Mapolda Papua, Jumat, 17 Juni 2022.
Menurut Napitupulu, kasus korupsi tersebut dilakukan melalui dana APBD yang direncanakan oleh Staf Sekwan yang kegiatannya dirasakan oleh masyarakat, dimana masing-masing anggota dewan mendapatkan uang cash sebanyak Rp500.000.000 ditambah gaji Rp30 juta selama satu tahun anggaran 2018 setiap triwulan.
"Untuk saat ini, kami telah menetapkan sebanyak 14 tersangka dari anggota dewan dan Staf Sekwan dikarenakan data identitas dari masing-masing tersangka kasus korupsi berpindah-pindah tempat sehingga baru 14 orang yang ditetapkan menjadi tersangka," ujar Napitupulu.
Ia mengatakan, sisa anggota dewan periode 2018 untuk saat ini statusnya belum menjadi DPO, selagi mereka waktu yang ditentukan. tetapi ketika yang bersangkutan tidak merespon panggilan dari Kepolisian akan ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
Lebih lanjut, Napitupulu menegaskan masing-masing tersangka terjerat Undang-undang Korupsi Pasal 2 dan 3 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Sorot Perhatian di Persidangan
Saksi ahli mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan dalam kasus ini hanya mencapai Rp 150 triliun, jauh berbeda dari angka Rp 271 triliun yang dilaporkan BPKP.
