Polri Tingkatkan Kemampuan Penyidikan PPNS se-DIY
- dok Polda DIY
VIVA – Bareskrim Polri meningkatkan kemampuan penyidikan PPNS dalam rangka mewujudkan road map transformasi Polri di bidang operasional adalah peningkatan kinerja penegakan hukum yang profesional, akuntabel, transparan dan berkeadilan melalui peningkatan sinergi criminal justice system.
Hal itu disampaikan dalam amanat Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang dibacakan oleh Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Kombes Pudjo Haryono dari dalam acara pembukaan pembinaan peningkatan kemampuan penyidik Polri selaku pengemban fungsi Korwas PPNS dinas/instansi/balai tingkat provinsi serta Kasatpol PP provinsi/kabupaten/kota DIY tahun 2022, Kamis, 16 Juni 2022.
"Salah satu aksi nyata pelaksanaan proses penegakan hukum adalah dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Di mana penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang kepastian hukum saja, namun juga mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat," kata Pudjo.
Selain itu, kata Pudjo, diharapkan seluruh kementerian/lembaga yang memiliki PPNS dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai UU yang menjadi dasar hukumnya, selalu mengedepankan penyelesaian perkara melalui ultimum remedium.
"Selain transformasi di bidang operasional, Kapolri juga mengusung transformasi organisasi dalam program 100 hari dengan mengedepankan perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0. Dalam mengaktualisasikan program tersebut Korwas PPNS Bareskrim Polri membuat program big data PPNS terkait pendataan PPNS, manajemen penyidikan yang dilakukan PPNS melalui aplikasi E-PPNS guna menunjang kinerja penegakan hukum PPNS yang lebih baik," paparnya.
Pudjo juga menjelaskan untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional maka diperlukan peran aparat penegak hukum yang prediktif, responsibel dan transparan berkeadilan.
"Oleh sebab itu, selain perbaikan kuantitas dan kualitas penegak hukum secara periodik, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, coachíng clinic serta berbagai upaya pembinaan dan pelatihan lainnya," ucap Pudjo.
Pudjo menyebut, keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu disiapkan penyidik Polri yang benar-benar memahami fungsi Korwas PPNS.
"Tingkatkan hubungan kerja sama antara PPNS dengan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana menyangkut bidang tertentu," tuturnya.
Sementara Direskrimsus Polda DIY Kombes Roberto Pasaribu mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam rangka penguatan fungsi koordinasi pengawasan pembinaan PPNS bersama organisasi perangkat daerah di Propinsi DI Yogyakarta dengan Direktorat Reskrimsus sebagai pengemban fungsi Korwas PPNS di wilayah hukum DIY sebagaimana amanat undang-undang.
“Tujuannya adalah guna mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS dalam rangka profesionalisme penegakan hukum yabg berkeadilan dan transparan guna mempercepat pembangunan nasional," kata Berto dikesempatan yang sama.
Baca juga: Korlantas: Pengemudi Ojek Online Lihat Google Maps Tak Ditilang
Bahlil Ungkap Dirjen Gakkum ESDM Bakal Dijabat Unsur TNI, Polri, atau Jaksa
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengaku, pihaknya memiliki cara tersendiri dalam menangani dan mempercepat penyelesaian permasalahan di sektor ESDM.
