Tersebar di 25 Provinsi, Ini Strategi Pergerakan Khilafatul Muslimin
- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA – Organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin telah berdiri sejak tahun 1997 dan sudah tersebar di 25 provinsi. Sejak berdiri, ormas yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja ini menggunakan strategi taqqiyah atau tipuan dalam tiap pergerakannya.
Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto mengatakan organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin menggunakan narasi agama dalam menyebarkan paham yang tak sesuai ideologi Pancasila ke masyarakat luas.
"Bahwa saat ini ada sekelompok orang, ormas yang menggunakan narasi-narasi agama untuk mengajak masyarakat pada paham khilafah yang jelas bertentangan dengan pancasila," ungkap Untung dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis, 16 Juni 2022.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto melakukan pemantauan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta.
- VIVA/Sherly
Selain itu, mereka juga terus menebar isu propaganda ke masyarakat. Tujuannya untuk menarik dukungan dan meyakini masyarakat luas bahwa paham khilafah merupakan suatu kebenaran.
"Ormas ini telah melanggar hukum di Indonesia dan mereka melakukan propaganda untuk mengajak masyarakat lain mengikuti paham mereka," ujarnya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran menambahkan organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin memanfaatkan fenomena populism agar bisa mendapatkan legitimasi atau pengakuan. Fenomena populism ini timbul akibat keterbukaan informasi yang luas dan sejalan dengan minimnya literasi di tengah masyarakat.
Kata Fadil, dalam fenomena populism ini para oknum memanfaatkan kelemahan hingga ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan manipulasi dalam mencari pengakuan.Â
"Fenomena populism ini yang didalamnya ada sebuah ideologi yang bisa memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuan masyarakat sehingga oknum-oknum tertentu melihat hal tersebut untuk memanipulasi atau mencari legitimasi. Ideologi ini seperti benalu," bebernya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
