10 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Tuntutan Tak Dipenuhi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Ribuan massa buruh dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hingga Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR hari ini. Tercatat, ada lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi tersebut.
Aksi demo buruh di DPR (Foto ilustrasi)
- VIVA/Yeni Lestari
10 Juta Akan Terlibat Aksi Pemogokan
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan jutaan buruh mengancam akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa hari ini.
"Anggota kami adalah hampir total, hampir semua serikat buruh, serikat petani nasional, forum guru honorer, UPC, PRT, bisa dipastikan 10 juta akan terlibat dalam aksi pemogokan umum mogok nasional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu, 15 Juni 2022.
5 Tuntutan
Adapun lima tuntutan yang disuarakan di antaranya, pertama, menolak revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan atau UU PPP yang menjadi pintu masuk pemerintah dalam melegalkan UU Cipta Kerja yang tengah disoroti.
Menurutnya, undang-undang itu dijadikan akal-akalan agar pembuatan dan pengesahan Omnibus Law dibenarkan.
"Dengan kata lain, UU PPP ini hanya akal-akalan hukum agar Omnibus Law bisa dibenarkan dalam proses pembuatannya kedepan. Oleh karena itu kita menolak UU PPP dan kita akan melakukan judicial review," katanya.
Selain UU PPP, para buruh juga menyuarakan permasalahan lain yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, mendesak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hingga Liberisasi Pertanian.
Soal Kampanye Pemilu Selama 75 Hari
Said melanjutkan pihaknya juga turut menyoroti kampanye pemilu yang rencananya akan dilaksanakan selama 75 hari. Menurutnya, hal tersebut melanggar Undang-Undang yang telah berlaku.
"Partai Buruh dan organisasi buruh menolak masa kampanye hanya 75 hari. Kan itu melanggar UU. KPU adalah penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah adalah peserta pemilu. Kok peserta pemilu bersepakat dengan penyelenggara pemilu. Ini melanggar UU," katanya.
Maka dari itu, Said mewakili para buruh yang mengikuti aksi unjuk rasa itu meminta pemerintah mengembalikan masa kampanye menjadi 7 bulan atau maksimal 9 bulan guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bersih.
