Jadi Menteri ATR/Kepala BPN Baru, Tugas Berat Menanti Hadi Tjahjanto
- VIVAnews/Anwar Sadat
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kembali di Kabinet Indonesia Maju. Selama menjabat dua periode, reshuffle ini adalah yang ketiga kali dilakukan Presiden Jokowi.
Pada Rabu, 15 Juni 2021 2 menteri baru dan 3 wakil menteri (wamen) baru langsung dilantik di Istana Negara Jakarta begitu dihubungi pada Selasa, 14 Juni 2022.
Jokowi mengangkat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan M. Luthfi. Kemudian Presiden Jokowi mengangkat eks Panglima TNI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.
Selain itu, Jokowi juga akan melakukan pelantikan untuk posisi wakil menteri yakni Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Kemudian John Wempi Wetipo yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Sementara tugas Zulkifli Hasan dinilai akan berat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok dan harga minyak goreng yang belum terkendali. Sementara tugas Hadi Tjahjanto disebutkan akan menjadi tantangan lantaran pemerintahan Jokowi sedang mempersiapkan pemindahan ibu kota baru yang mana soal-soal pertanahan akan menjadi amat krusial. Hadi Tjahjanto diketahui menggantikan menteri Sofyan Djalil yang sudah berulang kali menduduki berbagai posisi di kabinet pemerintahan.
Selain itu persoalan terkait reforma agraria juga masih pelik. Oleh karena itu salah satu trademark Presiden Jokowi selama ini adalah memudahkan pengurusan administrasi pertanahan dengan kerapnya Presiden membagi-bagikan sertipikat saat kunjungan ke daerah.
"Ya tentu kan yang diangkat bapak Presiden sudah pernah di kabinet dua-duanya jadi sudah punya pengalaman," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers singkat.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
