Kemenag Minta Rumah Makan Padang Ajukan Sertifikasi Halal
- VIVA/Cahyo Edi
VIVA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mengimbau pelaku usaha makanan dan minuman untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produknya sebagai wujud perlindungan konsumen.
Telur dadar rumah makan Padang
- U-Report
Beri Kepastian
"Sertifikasi halal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian, keamanaan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal," kata Aqil Irham, Selasa, 14 Juni 2022.
Ia menegaskan bahwa sertifikasi halal harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik restoran yang masyarakat tahu biasanya menyediakan makanan halal seperti rumah makan Padang.
Baca juga: Anggota DPR Kesal Ada Restoran Padang Jual Daging Babi
Dilakukan Sertifikasi oleh IKM
Hal ini disampaikan Aqil menanggapi usulan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang mengusulkan agar masakan padang yang ada di berbagai wilayah di Indonesia untuk dilakukan sertifikasi oleh Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM).
"IKM bisa mengimbau ke setiap rumah makan padang untuk mendaftar sertifikasi halal di BPJPH," ujarnya.
Ia menambahkan berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.
"Meskipun masih ada waktu hingga 2024, sebaiknya untuk usaha makanan dan minuman bisa segera daftar di BPJPH utk proses sertifikat halal," tuturnya.
Cukup Mudah dan Murah
Saat ini, lanjut Aqil, pengajuan sertifikasi halal cukup mudah dan murah. "Tiap pelaku usaha cukup mengakses ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Panduannya pun cukup jelas di sana," katanya.
Sebelumnya, masyarakat geger dengan adanya pemilik usaha kuliner Nasi Padang babi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, bernama Sergio.
Dianggap Kemenag Sibuk, MUI Usul ke Presiden Terpilih Prabowo agar Bentuk Kementerian Khusus Haji
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengusulkan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian khusus Haji lantaran Kemenag sibuk
