PMK Meluas, Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Jadi Wabah Nasional
- Istimewa
VIVA – Pemerintah diminta serius menyikapi mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Tanah Air. PMK sudah berdampak luas dengan membuat banyak ternak mati, dan berimbas terhadap nasib para peternak.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Ryano Panjaitan mengingatkan demikian karena sampai saat ini sudah banyak peternak, besar maupun kecil yang merugi akibat penyakit ini. Menurut dia, pemerintah harus segera menetapkan status wabah nasional agar penanganan lebih maksimal.
"Kami meminta pemerintah segara menetapkan status wabah nasional agar penanganan ini bisa lebih maksimal. Dan dari pemerintah pusat punya kendali dalam penanganan wabah ini," kata Ryano, dalam keterangannya, Senin, 13 Juni 2022.
Dia menekankan sejauh ini, PMK sudah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia per 22 Mei 2022. Dari 16 provinsi itu, sebagian di Jawa yaitu Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Ryano juga menyertakan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa ada 82 kabupaten dengan 5,45 juta ekor hewan yang terkena PMK atau mencapai 39,4 persen dari total hewan ternak nasional pada akhir 2021.
Sapi divaksin untuk memutus penularan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- VIVA.co.id/ Adi Suparman.
Dari data itu, sebaran penyakit PMK dengan jumlah sapi dan kerbau positif PMK di Jawa Timur adalah 2.569.774 dari total 5.263.624. Kemudian, Jawa Tengah 788.150 dari total 2.066.457; Sumatera Utara 492.139 dari total 1.032.644 dan Jawa Barat 396.364 dari total 819.993.
Pun, dia menyebut dampak terhadap peternak yaitu penjualan daging sapi di beberapa daerah juga sudah mengalami penurunan lantaran masyarakat panik. Belum lagi dampak lainnya yaitu terhadap peternak. Dampak ini yaitu produksi susu sapi yang juga anjlok sehingga segera ditangani maka akan berdampak pada kelangkaan susu.
Dia bilang, dari informasi yang diterimanya bahwa serapan susu lokal oleh salah satu industri pengolahan susu di Jawa Timur sudah berkurang 230 ton dalam satu hari. Bahkan, kata dia, salah satu koperasi susu sapi terbesar di Jawa Timur sudah mengalami penurunan produksi sebesar 48 ton per hari.
Dengan kondisi itu, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan terutama bagi peternak sapi kecil. Sebab, kalangan peternak menjadikan beternak susu sapi sebagai pekerjaan utama.
“Pemerintah perlu memberikan rasa aman kepada masyarakat, supaya tidak beredar informasi yang simpang siur atau hoax yang akhirnya merugikan masyarakat,” jelas Ryano.
Lebih lanjut, ia mewakili KNPI mengusulkan agar pemerintah segera mengambil tindakan seperti menetapkan PMK ini jadi wabah nasional. Lalu, membentuk satuan tugas (satgas) khusus menangani wabah PMK.
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah menunjuk juru bicara pemerintah untuk penanganan wabah PMK. Selanjutnya, pemerintah bisa memastikan ketersediaan obat PMK untuk semua.
Ryano juga menyebutkan perlu menyiapkan program bantuan kepada peternak kecil dan besar. Dan, pemerintah diharapkan bisa memastikan pasokan daging dan stabilitas harga daging menjelang hari raya Idul Adha.
"Menyiapkan dan mendorong industri yang memproduksi obat PMK dalam negeri sebagai langkah mitigasi di masa depan," sebut Ryano.
Maka itu, ia menyampaikan agar PMK tidak bertambah luas mesti ada kesiapan dari pemerintah dan rakyat.
“Sejak tahun 1990an kita sudah bebas dari PMK, sekarang muncul lagi. Dan kita tidak siap. Ini pembelajaran penting buat kita bersama untuk menyiapkan mitigasi,” ujar Ryano.
Kemudian, ia menekankan KNPI juga menawarkan diri untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi wabah PMK ini. "Menjadi tanggung jawab kami pula, sebagai pemuda, untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak wabah PMK ini," kata Ryano.
