Genjot Pembangunan Daerah, Kemendagri Bikin Bimtek IPKD di Bali
- Istimewa
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bimbingan teknis atau bimtek Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Bali. Tujuan bimtek ini agar ada peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel di daerah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Eko Prasetyanto menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di masing-masing daerah. Dia mengatakan dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah dan selanjutnya nasional.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel adalah kontribusi kita untuk pembangunan daerah. Tidak mungkin Indonesia ini akan maju, jika 34 provinsinya tidak maju,” kata Eko, dalam keterangannya, Senin, 13 Juni 2022.
Eko menambahkan, hasil IPKD di setiap daerah nanti juga bermanfaat untuk mengetahui kualitas suatu daerah. Dengan cara itu, bisa memahami kondisi kemampuan daerah sehingga cermat dalam kebijakan terkait pembangunan.
"Dengan mengetahui kondisi kita, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita, ini akan mempercepat pembangunan daerah kita. Tapi, kalau kita tidak mengetahui, tidak dapat mendiagnosis kemampuan kita," jelas Eko.
Kemudian, ia menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Bali terutama Gubernur I Wayan Koster yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan bimtek IPKD.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali beserta jajaran yang telah mendukung kita semua hingga terlaksananya bimtek ini,” tutur Eko.
Sementara, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemerintah Provinsi Bali, I Made Gunaja, menekankan Bimtek akan meningkatkan pemahaman Pemda tentang tata kelola keuangan yang baik.
“Saya memandang Bimtek ini sangat penting dan strategis dilakukan, karena dengan bimtek akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan potensi aparatur di daerah, khususnya terkait substansi dan aplikasi IPKD,” ujar I Made.
Menurut dia, dengan pemahaman IPKD, maka Pemda akan terpacu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. "Pengawalan tata kelola keuangan daerah pun akan menjadi semakin efektif," sebutnya.
