Komisi VIII DPR Minta Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditindak Tegas
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pimpinan Khilafatul Muslimin. Baik itu yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan juga Lampung.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta polisi menindak tegas para pelaku tersebut. Sebab, mereka telah menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Tentu saya mendukung langkah penegak hukum untuk menelusuri dan menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi negara," kata Ace kepada wartawan, Rabu, 8 Juni 2022.
Menurut Ace, oknum yang dengan sengaja menyebarluaskan paham khilafah tidak boleh dibiarkan. Sebab akan mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara.
"Mereka jelas-jelas melakukan propaganda dengan melakukan kampanye menyebarkan ajaran khilafah," kata Ace.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni AQB yang ditangkap di Lampung, dan 4 lainnya ditangkap di Jawa Tengah yakni GZ, DS dan AS.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, penangkapan mereka di Jawa Tengah karena menyelenggarakan kegiatan konvoi kendaraan roda dua dan melakukan penyebaran pamflet atau selebaran berupa maklumat serta nasehat dan imbauan.
"Yang diduga memuat berita bohong atau belum pasti yang menyebabkan keonaran di masyarakat serta berpotensi makar," kata Dedi kepada wartawan.
Dedi lebih jauh menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada Minggu 29 Januari 2022 di jalan Desa Keboledan, Wanasari, Brebes. Dalam konvoi itu ada kurang lebih 40 orang dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih 20 sepeda motor.
"Diketahui bahwa konvoi tersebut membagikan brosur atau selebaran tentang ajakan kepada umat Islam khususnya Kabupaten Brebes untuk mengikuti ideologi khilafah," kata Dedi.
Sementara itu, kata Dedi, pihak kepolisian juga sedang mendalami adanya keterlibatan dari AQB terkait dengan konvoi motor Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.
DPR Ancam KPU Tak Pakai Sirekap di Pilkada 2024 Jika Tak Bisa Jelaskan Penggunaannya
DPR RI tak ingin kejadian di Pilpres dan Pileg 2024 terulang dalam Pilkada serentak pada November mendatang.
