Soroti Khilafatul Muslimin, Said Aqil: Aparat Harus Bertindak Tegas
- instagram @nu.channels
VIVA – Anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pancasila Said Aqil Siradj, menyoroti keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin. Menurut Said, aparat kepolisian harus menindak tegas pelaku atau pihak yang tak setuju dengan ideologi Pancasila.
"Saya memohon kepada pemerintah, atau ya aparat lah ya, harus bertindak tegas." kata Said Aqil, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 7 Juni 2022
Said mengatakan, organisasi yang memiliki paham selain Pancasila harus dibubarkan. Maka itu, seluruh elemen bangsa juga diminta untuk waspada terkait menyebarnya paham-paham non Pancasila yang meruntuhkan NKRI.
Bagi dia, aparat penegak hukum jangan mentolerir dan mesti tegas menindak organisasi yang diduga melenceng. Ia menekankan meski organisasi dibubarkan tapi ideologi masih ada.
"Karena walau organisasinya sudah dilarang, dibubarkan, ideologinya masih. Itu yang harus kita waspadai," ujarnya.
Suasana Kantor Pusat Khilafatul Muslimin di Kota Bandarlampung.
- ANTARA/Dian Hadiyatna
Khilafatul Muslimin jadi sorotan publik karena aksinya dalam konvoi yang menyebar tulisan kebangkitan khilafah. Aksi konvoi pemotor itu terjadi di Cawang, Jakarta Timur.
Konvoi itu terekam dalam video dan viral beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat salah satu tulisan yang dibawa rombongan adalah 'sambut kebangkitan khilafah islamiyah'.
Polisi menyebut konvoi rombongan pemotor beratribut khilafah yang dilakukan Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur, berupaya mengubah ideologi bangsa.
"Kegiatan yang berupaya mencoba mengubah ideologi bangsa dari Pancasila menjadi ideologi tertentu," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat 3 Juni 2022.
Pun, Polda Metro Jaya juga sudah menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja di Lampung, Selasa, 7 Juni 2022. Penangkapan Baraja karena terkait aksi konvoi kebangkitan khilafah di Cawang, Jakarta Timur.
Selain itu, Baraja diamankan karena diduga aktivitasnya bersama Khilafatul Muslimin yang diduga bertentangan dengan Pancasila.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
