Upaya Ganjar Jadikan 7.809 Desa di Jateng Bebas dari Korupsi
- Istimewa
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk desa percontohan antikorupsi di 10 provinsi se-Indonesia. Dalam pembentukan tersebut, Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng) didapuk sebagai salah satu desa terpilih.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, sebanyak 7.808 desa lainnya se-Jateng akan menyusul. Dia mencanangkan seluruh desa di Jateng terbebas dari korupsi. "Ini akan jadi pionir. Kita akan genjot yang di Jawa Tengah pulang dari sini saya perintahkan semua desa untuk melakukan ini," kata Ganjar.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri kick off kegiatan pembentukan Desa Antikorupsi tahun 2022 di Lapangan Samping Kantor Desa Pakatto, Bontomaranmu, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa, 7 Juni 2022. Ketua KPK Firli Bahuri menobatkan Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang sebagai salah satu desa percontohan antikorupsi.
Lebih lanjut, Ganjar mengaku telah berkoordinasi dengan KPK untuk mewujudkan desa antikorupsi di seluruh wilayah Jateng. Nantinya, KPK akan melakukan pendampingan ke perangkat desa. "Kita sudah komunikasi dengan KPK agar ada pendampingan agar lebih cepat," tutur Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga meminta jajarannya di desa mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). Ganjar meminta hal tersebut digecarkan dalam rangka memanfaatkan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan.
"Termasuk tadi Pak Menteri Desa juga menyampaikan pembangunannya semuanya mesti tahu. Semua mesti tahu itu perlu Bimtek," imbuhnya.
Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng berkomitmen mewujudkan desa yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, apabila tiga poin tersebut dapat diwujudkan, keuangan di desa akan menjadi lebih baik.
"Bagaimana menyiapkan daerah untuk bisa berintegritas, transparan, akuntabel menggunakan keuangan negara ini atau bantuan keuangan dana desa dengan baik," pungkasnya.
Harapan Mewujudkan Desa Antikorupsi
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, dalam kurun waktu 2015 sampai 2021 kemarin, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengucurkan 400,5 triliun untuk pembangunan di desa.
"Sejak tahun 2015 sampai 2021, setidaknya 400,5 triliun anggaran pendapatan negara dikucurkan kepada desa. Tahun 2021 yang lalu, 68,5 triliun. Sampai hari ini tidak kurang dari 468 triliun negara, pemerintah, negara, yang bersumber dari APBN dikucurkan ke desa," tuturnya.
Namun demikian, Firli menyebut sampai saat ini terdapat sekitar 601 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 686 kades dan perangkat desa. Firli berharap, kedepannya kasus korupsi di desa tidak ada lagi.
"Angka ini harus kita hentikan, tidak boleh ada lagi kepala desa dan perangkat desa yang melakukan praktek-praktek korupsi," tutup Firli.
Dalam kegiatan ini, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang di Jateng terpilih menjadi salah satu desa percontohan antikorupsi versi KPK. Desa Banyubiru terpilih bersama sejumlah desa di 9 provinsi lainnya.
Adapun desa di 9 provinsi tersebut yaitu Desa Kamang Hilia Agam di Sumatera Barat, Desa Hanura Kabupaten Pesawaran di Lampung, Desa Cibiru Wetan Bsndung di Jawa Barat, dan Desa Sukojati Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur.
Kemudian Desa Kutuh Kabupaten Badung di Bali, Desa Kumbang di Lombok di NTB, Desa Detusuko Barat Kabupaten Ende di NTT, Desa Mungguk di Kalimantan Barat, dan Desa Pakatto Gowa di Sulawesi Selatan.
Baca juga: Buat Desa Maju Merata, Ganjar Minta Kades se-Indonesia Lakukan Ini
KPK Tepis Politisasi di Kasus OTT Gubernur Bengkulu: Penyelidikan Sebelum Pendaftaran Cagub
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyelidikan kasus korupsi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sudah diselidiki sejak sebelum dibukanya pendaftaran cagub
