Jokowi Larang Penjabat Kepala Daerah Berpolitik Praktis
- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Presiden Joko Widodo mengumpulkan para penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa 7 Juni 2022. Mereka adalah penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan hingga Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Ada sebanyak 48 orang Pj kepala daerah yang ikut serta dalam kesempatan itu, 31 diantaranya hadir langsung dan sisanya mengikuti arahan Jokowi melalui virtual.
Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah mengungkapkan, berbagai arahan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Mulai dari penggunaan APBD yang harus dilakukan dengan baik, penggunaan produk lokal, hingga mengenai Pilkada Serentak 2024 nanti.
Mengenai pilkada nanti, kata Bachyuni, Jokowi meminta agar Pj kepala daerah untuk tegak lurus pada aturan yang ada. Pj kepala daerah diminta untuk netral.
"Ya. Kita sebagai penjabat harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis," kata Bachyuni di Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa 7 Juni 2022.
Menurut Bachyuni, Jokowi menekankan agar kepala daerah tidak terlibat dalam politik praktis apalagi condong ke calon tertentu. "Yang jelas kita harus netral. Tidak boleh terlibat politik praktis," ujarnya.
Selain mengenai netralitas dalam Pilkada Serentak 2024, kata Bachyuni, Jokowi juga memberi arahan dan meminta para Pj kepala daerah menggerakkan prerkonomian di daerah. Selain itu Jokowi berpesan agar Pj kepala daerah mampu memanfaatkan lahan di wilayahnya yang terlantar.
"Tadi Pak Presiden juga ngomong kalau ada lahan terlantar Pj Kepala Daerah segera menanam dengan masyarakat apa saja yang bisa tumbuh, meningkatkan ketahanan pangan," ujarnya.
PDI Perjuangan Pertanyakan Kasus Hasto 5 Tahun Silam Baru Dibuka Setelah Partainya Kritis ke Keluarga Jokowi
Jubir PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro menyoroti penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.
