Pemerintah Diminta Beri Perhatian ke Museum Swasta di Daerah
- ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
VIVA – Pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta juga beri perhatian kepada sekitar 700 museum yang dikelola swasta di seluruh Indonesia.
Wakil ketua komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai pemerintah saat ini masih hanya fokus terhadap 7 museum yang di bawah naungan pemerintah.
Menurut Dede, perlu ada atensi pemerintah terhadap museum yang memiliki budaya kuat daerahnya. Dia mengklaim usulannya soal perhatian ke 700 museum swasta itu disetujui Kemendikbud.
"Alhamdulillah disetujui tadi usulan saya oleh Kemendikbud. Jadi, saya minta Kemendikbud agar beri perhatian kepada museum di daerah. Dan, mendorong pemerintah daerah untuk beri atensi kepada museum-museum yang mengangkat culture daerahnya. Sebab, museum ini bagian dari peradaban manusia," kata Dede, dalam acara silahturahmi museum se-Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangannya, Minggu, 5 Juni 2022.
Ketua AMI, Putu Supadma Rudana
- Istimewa
Pun, pemerhati permuseuman dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Sigit Gunarjo mengatakan Komisi X DPR memiliki semangat dan paham masalah permuseuman. Namun, kerap tidak ada tindak lanjut saat praktik di lapangan.
"Saya ini pesimis kalau Komisi X (komisi kebudayaan) sudah berbicara. Mengerti masalah permuseuman, namun saat eksekusi ke lapangan melempem. Jangan sampai para pengelola museum swasta ini diberikan harapan palsu," ujar Sigit,
Menurut dia, bantuan finansial kepada museum swasta di daerah-daerah sangat penting. Ia menekankan selama pandemi COVID-19, mungkin banyak museum swasta tak dapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah.
Kemudian, ia menyebut banyak museum swasta di berbagai daerah juga terancam tutup. Menurut dia, jika ini terus tidak diperhatikan pemerintah, maka sejarah peradaban kebudayaan bangsa bisa hilang.
Dia menilai soal bantuan sebenarnya, museum bisa menerima bantuan seperti pembinaan, pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan SDM dari pemerintah. Ia bilang, hampir 80 persen, museum swasta di daerah tidak dapat berkembang dan tumbuh karena tidak ada kepedulian dari pemerintah.
Sigit juga menjelaskan merujuk UU No. 5 Tahun 2017 mengenai pemajuan kebudayaan juga yang belum pernah dieksekusi secara maksimal oleh pemerintah. Lalu, dia menyoroti direktorat permuseuman yang pernah ada saat ini sudah hilang dari nomenklatur di Dirjen Kebudayaan.
"Harus ada payung hukum guna mengembalikan marwah peradaban kebudayaan bangsa melalui museum dengan diterbitkannya UU Permuseuman Indonesia," ujarnya.
Sementara, Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana menyampaikan pentingnya revitalisasi museum. Menurutnya, mestinya merujuk pada suatu upaya besar dalam menghidupkan museum sebagai rumah budaya rakyat.
Putu juga menyoroti masih banyak museum di daerah yang kondisinya hancur. Padahal, pemerintah setiap tahun memiliki anggaran untuk revitalisasi.
”Itu belum sumber daya manusia dan manajemennya sebab banyak museum di daerah yang mengeluh ke AMI mengenai hal ini," jelas Putu.
Dia mengingatkan, Indonesia yang paling dikenal itu dari sisi budaya, seni, sejarah dan perabadabannya. Maka itu, pemerintah wajib punya konsep dan roadmap yang jelas seperti negara di Eropa. Sebab, dengan demikian, bisa menghadirkan kembali segala kebaikan dan kejayaan nusantara.
"Justru di negara-negara maju seperti Eropa, museum dijadikan ikon utama narasi kota atau negara itu, dan menjadi destinasi utama kepariwisataan," sebutnya.
