Kemenag Tak Toleransi Pelaku Penyelewengan Dana Pesantren
- VIVA/Putra Nasution
VIVA - Kementerian Agama tegaskan tidak akan memberikan toleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren.
Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pesantren
Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman, merespons adanya dugaan penyelewengan BOP pesantren yang disalurkan pada Agustus 2020.
"Tindak tegas. Kementerian Agama berprinsip zero tolerance terhadap siapa pun yang hendak melakukan penyelewengan dana BOP," tegas Nuruzzaman dalam keterangan, Rabu 1 Juni 2022.
Sejumlah santri Pesantren Al Hidayah bersiap masuk ke dalam kelas di Desa Sei Me. (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
Dijatuhi Hukuman Pidana
Bib Zaman begitu sapaan akrabnya mengaku, sudah ada beberapa kasus penyelewengan dana BOP Pesantren pada tahun anggaran 2020. Sebagian kasusnya dalam proses hukum dan sebagian kasus telah disidangkan.
"Bahkan pelaku penyelewengan dana BOP Pesantren juga telah dijatuhi hukuman pidana," katanya.
Baca juga: Menag Yaqut Minta Tambahan Biaya Operasional Haji Rp1,5 Triliun
Dia mengungkapkan, sejak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjabat pada akhir Desember 2020, telah langsung melakukan pembenahan di Kemenag. Yaqut telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyelewengan APBN, termasuk membenahi sistem penyaluran dan pengawasan dana BOP Pesantren.
"Kementerian Agama juga memerintahkan seluruh jajarannya dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawal, mengamankan dan memastikan penyaluran dana BOP Pesantren tepat sasaran dan tepat guna," katanya.
Berantas Penyelewengan
Bib Zaman menjelaskan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut bertekad memberantas segala bentuk penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus-kasus penyelewengan yang terjadi sebelumnya.
Bahkan menjalin kerjasama dengan institusi penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelewengan dana BOP Pesantren.
"Kemenag menanggapi positif pemberitaan ramai belakangan ini mengenai penyelewengan dana BOP Pesantren pasca rilis temuan ICW. Ini kasus lama. Data-data yang diolah menjadi temuan ICW tersebut sebenarnya juga sebagian bersumber dari Kementerian Agama,” katanya.
Kendati demikian, Bib Zaman menengarai ada sebagian pihak yang berupaya untuk memutarbalikkan fakta dan melakukan framing seolah-olah penyelewengan terjadi saat Kementerian Agama dipimpin Gus Men.
Karenanya dengan hal ini tentu perlu diluruskan agar masyarakat luas mendapat informasi yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dana BOP Pesantren merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan pesantren dan para santri. Komitmen ini tentu perlu kita kawal bersama agar tepat sasaran," ujarnya.
"Kita tentu tidak menginginkan pesantren dan santri menjadi korban stigma negatif akibat ulah segelintir oknum yang melakukan penyelewengan. Pesantren dan kaum santri sejatinya adalah institusi dan komunitas yang punya jejak sejarah panjang dan merupakan modal besar bagi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia di masa depan," katanya.
Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang
Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.
