Kemendagri Bantah Jutaan WNA Urus E-KTP untuk Pemilu 2024
- U-Report
VIVA – Kementerian Dalam Negeri membantah isu yang menyebutkan bahwa jutaan Warga Negara Asing (WNA) memiliki KTP elektronik (KTP-el). Di mana hal tersebut disiapkan untuk agenda Pemilu 2024.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, isu tersebut berasal dari berita dua tahun silam dan kembali dikulik-kulik di media sosial.
“Isu menyebutkan bahwa WNA tenaga kerja asing (TKA) China sudah mulai dibuatkan KTP WNI dengan nama palsu untuk disiapkan pada agenda Pemilu 2024,” kata Zudan dari keterangan, Selasa, 31 Mei 2022.
Zudan menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, setiap WNA yang punya Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) diberikan KTP-el.
"Jadi syaratnya sangat ketat, harus punya KITAP yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM baru diterbitkan KTP-el oleh Dinas Dukcapil," jelasnya.
Adapun untuk WNA yang mengurus KTP-el, dia mengatakan sudah banyak warga negara asing yang mengurus.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Negeri Zudan Arif Fakrullah
- VIVA/Dwi Royanto
"Saya sebagai penanggung jawab akhir pelayanan Adminduk melihat dalam database Dukcapil Kemendagri saat ini terdapat kurang lebih 13.056 ribu WNA yang sudah mengurus KTP-el. Jadi jumlahnya tidak sampai jutaan," tegasnya.
Zudan mengungkapkan terdapat 10 negara asal WNA yang paling banyak memiliki KTP-el. Pertama Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda, Tiongkok, AS, Inggris, India, Jerman, dan Malaysia.
"Ada 10 negara yang warganya paling banyak punya KTP-el, yakni WNA asal Korsel yang jumlahnya 1.227 orang. WNA asal Jepang 1.057, Australia 1.006, Belanda 961, Tiongkok (China) 909, AS sebanyak 890, Inggris 764, India 627, Jerman 611 dan Malaysia 581. Sisanya dari berbagai negara lain," jelasnya.
Momen Lucu El Rumi Bolak-Balik karena Lupa Bawa KTP saat Pencoblosan Pilkada 2024
El Rumi melakukan pencoblosan pada Pilkada 2024 di TPS dekat rumahnya. Putra Ahmad Dhani itu harus bolak-balik rumah karena lupa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
