Marak Aksi Blokir Jalan di NTB, Kapolda Keluarkan Maklumat
- VIVA/ Satria Zulfikar.
VIVA - Maraknya demonstrasi dengan memblokade jalan di Nusa Tenggara Barat, membuat Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto, mengeluarkan maklumat.
Warga di Dompu Sempat Blokir Jalan Karena Mempelai Pria Tak Hadiri Akad Nikah
- Istimewa
Diancam Pidana 9 Tahun
Maklumat Kapolda NTB Nomor: Mak/2/V/2022 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan pemblokiran jalan dengan sengaja tanpa izin dengan menggunakan batu, pohon, ban bekas maupun benda lain diancam pidana maksimal sembilan tahun.
Ancaman pidana tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (2) KUHP. Kemudian pasal 192 ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun dan pasal 63 undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dengan ancaman maksimal 18 bulan dan denda maksimal Rp1,5 miliar.
"Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang menutup jalan, membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam maupun senjata berbahaya lainnya," kata Djoko melaui keterangan persnya, Sabtu, 28 Mei 2022.
Baca juga: Briptu Ari Dikeroyok dan Ditebas Parang, Istrinya Lagi Hamil Diinjak
Selain itu, penyegelan fasilitas umum seperti kantor pemerintah dan objek vital diancam pasal 170 KUHP dengan hukuman paling lama lima tahun enam bulan penjara.
Marak Aksi Demonstrasi Berujung Blokade Jalan
Sebelumnya, di wilayah Bima NTB sering terjadi demonstrasi yang berujung blokade jalan. Di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, massa memblokade jalan selama empat hari yang membuat akses lalu lintas mati total.
Ironisnya, warga Desa Simpasai yang dekat dengan aksi blokade jalan memprotes aksi blokir jalan tersebut dengan melakukan aksi blokir jalan tandingan.
Kemudian, ada juga kejadian pemblokiran jalan di Dompu oleh keluarga pengantin wanita karena pengantin pria tidak datang ke akad nikah.
Aksi blokir jalan juga terjadi di Kecamatan Woha, Bima, lantaran masyarakat mendesak polisi menangkap pelaku penganiayaan. Ada juga aksi blokir jalan di Desa Mangganae, Kecamatan Dompu, lantaran masyarakat meminta lahan hutan negara dijadikan lokasi pemakaman.
Aksi blokade jalan di NTB sudah menjadi tradisi dalam setiap aksi unjuk rasa. Itu membuat pengguna jalan sangat rugi. Langkah polisi mengeluarkan maklumat pemidanaan untuk menghentikan 'tradisi' blokir jalan.
DPR Minta Kapolda Jateng Usut Kasus Perbudakan Seksual Anak di Surakarta yang Terkatung-katung Sejak 2017
Komisi III DPR RI menerima audiensi pihak korban dugaan perbudakan seksual dan penyiksaan terhadap anak-anak dan perempuan di Surakarta.
