BPK Temukan 78,3 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Beredar Tanpa Izin
- Times of India
VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021. Dalam laporannya ditemukan persoalan mengenai izin edar vaksin COVID-19.
BPK menemukan 297 bets atau sekitar 78,3 juta dosis vaksin beredar tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Penerbitan izin bets/lot release vaksin COVID-19 belum memadai di antaranya karena terdapat 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin COVID-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets/lot release," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam menyampaikan IHPS II Tahun 2021, Selasa, 24 Mei 2022
Dia juga mengatakan, BPOM belum menyediakan informasi bets/lot vaksin yang tepat waktu, lengkap dan dapat diakses realtime oleh pihak terkait yang membutuhkan. Menurut dia, pengawasan atas lot vaksin COVID-19 sebelum beredar tidak optimal.
Isma juga menambahkan, pengawasan distribusi vaksin COVID-19 belum memadai. Di antaranya karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang memadai.
Seorang petugas kesehatan memperlihatkan botol vaksin vaksin COVID-19 buat Moder
- VIVA/Fajar Sodiq
Pun, selain itu, hasil pengawasan distribusi vaksin COVID-19 pada fasyankes belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin.
"Akibatnya, pengawasan atas suhu penyimpanan vaksin dan kegiatan pengawasan distribusi vaksin belum optimal digunakan untuk perbaikan rantai distribusi vaksin dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat vaksin COVID-19 yang telah beredar," ujarnya
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar BPOM melakukan penyesuaian regulasi terkait penerbitan izin bets/lot release. Menurut dia, rekomendasi itu menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Corona virus Disease 2019.
Selain itu, membuat aplikasi penerbitan izin bets/lot release yang dapat menghasilkan informasi bets/lot vaksin yang dapat izin secara tepat waktu, lengkap dan realtime.
BPK juga merekomendasikan BPOM untuk melengkapi UPT Badan POM terkait dengan peralatan pengawasan penyimpanan cold chain product (CCP) yang memadai berupa termometer terkalibrasi.
"Serta menyusun pedoman pemanfaatan hasil pengawasan dan mengkoordinasikan hasil pengawasan distribusi vaksin COVID-19 kepada pelaksana kegiatan vaksinasi COVID-19," jelasnya.
Kasus Korupsi Timah, Pengacara Tamron Kritik Peran BPKP dalam Audit dan Tentukan Kerugian Negara
Pengacara Tamron menyebut yang berhak menentukan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan pihak lain.
