Klarifikasi Sekjen DPR soal Anggaran Ganti Lift Rp55,49 Miliar
- vivanews/Andry
VIVA – DPR RI mengklarifikasi soal alokasi anggaran untuk pergantian lift Gedung Nusantara I. Anggaran lift tersebut sebesar Rp55,495 miliar dengan proses lelang.
Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa pengerjaan lift di Gedung Nusantara I sejatinya sudah selesai. Namun sejak 2021, masih ada ihwal pemeliharaan panel listrik.Â
"Semua lift sekarang sudah selesai. Kalau 2021 itu ada bagian panel listrik yang waktu itu masih dalam pemeliharaan," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.
Sekjen DPR Indra Iskandar
- Antara
Indra lebih jauh berdalih, pihak Kesekjenan DPR menggunakan konsultan untuk mengaudit lift di Nusantara I. Konsultan tersebut digunakan untuk memeriksa apa aja masalah kelistrikan lift DPR yang perlu diperbaiki. Audit tersebut pun, terang dia, telah dilakukan pada awal tahun 2022.
"Jadi karena masih ada lift yang masih diperbaiki, itu ada debu waktu itu yang menutupi inverter-inventer di lift. Sudah dibersihkan. Kami pakai konsultan UI untuk mengaudit lift itu semua apa aja masalah kelistrikannya. Cuma P1 yang belum selesai. Karena sertifikatnya belum keluar dari Disnaker," kata Indra.
Indra mengklaim, sudah tidak ada lift yang macet hanya inverter lift yang tertutup debu.
"Siapa yang bilang masih macet itu. Kemarin saya sudah jelaskan. Lift itu inverternya tertutup debu. Saat debu itu menebal, sensor listriknya tidak bekerja. Nah itu sudah dibersihkan bahkan sudah diaudit fakultas teknis Universitas Indonesia," kata Indra.
Mengenai pemenang tender, PT. Angkasa Pura Solusi, lanjut Indra, sudah sesuai aturan berlaku. Perusahaan tersebut, kata dia, memang berkaitan dengan penyedia seperti elevator dan eskalator.
"Memang biasa kok Angkasa Pura Solusi. Mereka menyediakan untuk tangga berjalan eskalator. Memang dia semua di airport-airport memang dia yang mengerjakan kok, Angkasa Pura Solusi," imbuhnya.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
