Relawan Jokowi Minta Pemerintah Ikuti MA Soal Vaksin Halal
- VIVAnews/ Syaefullah.
VIVA - Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer alias Noel menilai adanya dugaan mafia di program vaksinasi bukan lagi sekedar dugaan melainkan sudah menjadi fakta yang jelas.
Ketua GP Mania, Immanuel Ebenezer
- Istimewa
Tak Ada yang Dijerat Hukum
Noel melihat faktanya tidak ada satu pun orang yang dijerat hukum padahal jelas besar sekali penggunaan anggaran negara untuk program vaksin ini dihambur-hamburkan.
“Soal mafia vaksin itu bukan dugaan, emang bener kok. Faktanya sampai detik ini tidak ada satu pun yang ditangkap. Tidak ada satu pun yang dijerat hukum, (padahal) jelas-jelas merugikan negara gitu lho. Pertama kita lihat berapa banyak duit atau anggaran negara terserap dalam penanganan vaksin dan duitnya itu dihambur-hamburkan,” kata Noel melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Mei 2022.
Baca juga: YKMI: Kepedulian Umat Islam Terhadap Vaksin Halal Tinggi
Tak Ada Pertanggungjawaban
Noel menuturkan bukan hanya menghamburkan anggaran negara, pembiayaan untuk vaksin juga dijadikan alat pesta pora oleh garong dan maling.
“Pertanggungjawabannya tidak ada sampai detik ini. Dan itu kan jadi alat pesta pora dari garong-garong dan maling-maling. Jadi nggak pakai dugaan,” kata Noel.
Noel mengatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh terhadap adanya mafia vaksin tersebut.
“Ya memang dia pemainnya, bagaimana. Dia punya peran besar dalam mencopot jabatan dokter Terawan. Sudah banyak ngawurnya,” katanya.
Minta Jokowi Me-reshuffle
Ia juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera me-reshuffle menteri-menteri yang dinilai memiliki peran dalam adanya mafia-mafia yang merugikan negara saat ini.
“Kan dia sudah tahu, itu di sekitarnya banyak garong-garong. Menteri-menteri yang garong-garong itu ada tiga pilihan. Dia ditangkap oleh penegak hukum, mengundurkan diri atau di-reshuffle, begitu saja," kata Noel.
Terkait dengan putusan Mahkamah Agung Noel meminta pemerintah jangan main-main dan harus hadir menyediakan vaksin halal.
"Saya rasa pemerintah harus mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Jadi negara harus benar-benar hadir, jangan main-main," katanya.
