Geledah Rumah Dinas Bupati Bogor, KPK Sita Dokumen dan Uang Asing
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penggeledahan di empat lokasi di pemerintahan Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Penggeledahan ini dilakukan guna mengumpulkan bukti tambahan terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
"Dalam kegiatan penyidikan AY (Ade yasin) dan kawan-kawan, tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di Kabupaten Bogor, di antaranya pendopo atau rumah dinas bupati Bogor kemudian kantor dinas PUPR, kntor BPKAD dan rumah kediaman yang beralamat di Jalan Ciparigi Bogor," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 29 April 2022.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri
- VIVAnews/Syaefullah
Ali menjelaskan, dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik berhasil menemukan dokumen keuangan dan uang dalam bentuk mata asing.
"Dalam kegiatan penggeledahan 4 lokasi dimaksud, tim penyidik KPK mengamankan berbagai bukti di antaranya dokumen keuangan dan juga uang dalam mata uang asing yang diduga terkait dalam perkara ini," kata Ali.
Selanjutnya, menurut Ali, tim penyidik akan menganalisa dan akan menyita bukti tambahan yang diduga berkaitan dalam kasus tersebut.
Diketahui, sebangak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, ditetapkan sebagai tersangka pemberi.
Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
KPK Setorkan Rp 637 Miliar ke Kas Negara: Sudah Melebihi Target
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah menyetorkan dana sebanyak Rp 637 miliar sebagai bentuk aset recovery.
