Survei: 66 Persen Masyarakat Setuju Minyak Goreng Dilarang Diekspor

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi
Sumber :
  • VIVA / Reza Fajri

VIVA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) atau komoditas minyak sawit mentah mendapat dukungan masyarakat. 

Sekjen Blak-blakan Bilang Projo Siap Berubah Jadi Partai jika Diperintahkan Jokowi

Dalam survei terbaru Indikator, Burhanuddin menyebut sebanyak 73,1 persen masyarakat menilai kelangkaan terjadi akibat harga dan permintaan pasar internasional meningkat. Sehingga, kondisi ini membuat produsen lebih banyak menjual komoditas minyak goreng ke luar negeri. 

Presiden Jokowi di Bandara Trunojoyo, Madura.

Photo :
  • Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
Daftar Harga Pangan 18 Desember 2024: Bawang Merah hingga Telur Ayam Naik

“Mayoritas menilai kelangkaan minyak goreng akibat lebih banyak yang dijual ke luar negeri, karena permintaan dan harga internasional meningkat,” kata Burhanuddin melalui virtual pada Kamis, 28 April 2022.

Kemudian, Burhanuddin mengungkap hanya 16,7 persen masyarakat yang menganggap kelangkaan minyak goreng terjadi karena produksi sawit nasional menurun, sehingga kekurangan bahan baku. Dengan begitu, persepsi ini membuat keputusan Presiden Jokowi menyetop sementara ekspor CPO mendapat dukungan masyarakat.

Demokrat Ogah Ikut Campur Urusan PDIP yang Pecat Jokowi dan Gibran

“Sebanyak 66,3 persen masyarakat setuju untuk sementara waktu minyak goreng dilarang dijual ke luar negeri. Ini untuk menjamin ketersediaan dalam negeri,” jelas dia. 

Selanjutnya, kata Burhanuddin, hanya 24,8 persen masyarakat tidak setuju keputusan pemerintah melarang ekspor CPO. “Kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak goreng untuk sementara waktu sejalan dengan sikap mayoritas warga yang setuju ekspor minyak goreng dilarang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sebanyak 83,7 persen masyarakat mengalami kesulitan menemukan minyak goreng. Hal ini sebelum Kejaksaan Agung mengungkap adanya kasus dugaan korupsi mafia minyak goreng. Setelah itu, kelangkaan minyak goreng menurun dan masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng menjadi 74,9 persen. 

“Ini yang menjelaskan mengapa dukungan publik sangat besar diberikan kepada Jaksa Agung dalam memerangi mafia minyak goreng, lalu berkorelasi dengan peningkatan kepuasan terhadap Presiden Jokowi,” tandasnya.

Ketua DPP Nasdem sekaligus timses Anies-Muhaimin, Willy Aditya.

Nasdem Terbuka jika Jokowi Ingin Gabung Usai Dipecat PDIP

Nasdem menyerahkan keputusan bergabung ke dalam partai politik kepada Jokowi.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024