Survei: 66 Persen Masyarakat Setuju Minyak Goreng Dilarang Diekspor
- VIVA / Reza Fajri
VIVA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) atau komoditas minyak sawit mentah mendapat dukungan masyarakat.
Dalam survei terbaru Indikator, Burhanuddin menyebut sebanyak 73,1 persen masyarakat menilai kelangkaan terjadi akibat harga dan permintaan pasar internasional meningkat. Sehingga, kondisi ini membuat produsen lebih banyak menjual komoditas minyak goreng ke luar negeri.
Presiden Jokowi di Bandara Trunojoyo, Madura.
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
“Mayoritas menilai kelangkaan minyak goreng akibat lebih banyak yang dijual ke luar negeri, karena permintaan dan harga internasional meningkat,” kata Burhanuddin melalui virtual pada Kamis, 28 April 2022.
Kemudian, Burhanuddin mengungkap hanya 16,7 persen masyarakat yang menganggap kelangkaan minyak goreng terjadi karena produksi sawit nasional menurun, sehingga kekurangan bahan baku. Dengan begitu, persepsi ini membuat keputusan Presiden Jokowi menyetop sementara ekspor CPO mendapat dukungan masyarakat.
“Sebanyak 66,3 persen masyarakat setuju untuk sementara waktu minyak goreng dilarang dijual ke luar negeri. Ini untuk menjamin ketersediaan dalam negeri,” jelas dia.
Selanjutnya, kata Burhanuddin, hanya 24,8 persen masyarakat tidak setuju keputusan pemerintah melarang ekspor CPO. “Kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak goreng untuk sementara waktu sejalan dengan sikap mayoritas warga yang setuju ekspor minyak goreng dilarang,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, sebanyak 83,7 persen masyarakat mengalami kesulitan menemukan minyak goreng. Hal ini sebelum Kejaksaan Agung mengungkap adanya kasus dugaan korupsi mafia minyak goreng. Setelah itu, kelangkaan minyak goreng menurun dan masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng menjadi 74,9 persen.
“Ini yang menjelaskan mengapa dukungan publik sangat besar diberikan kepada Jaksa Agung dalam memerangi mafia minyak goreng, lalu berkorelasi dengan peningkatan kepuasan terhadap Presiden Jokowi,” tandasnya.
Yusril Sebut Prabowo Tak Mau Tarik 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetor Jokowi ke DPR
Menurut Yusril, Prabowo minta agar DPR segera menentukan 5 nama capim KPK terbaik yang kemudian dilantik.
