Politisi Gerindra Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Listrik
- Istimewa
VIVA - Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menolak tegas rencana pemerintah menaikkan tarif listrik pada 2022 di hampir semua golongan. Pria yang akrab di sapa BHS ini menegaskan kenaikkan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan membebani masyarakat.
Ilustrasi Meteran listrik PLN.
- VIVA/Diki Hidayat
Dampak pada Ekonomi
Anggota DPR periode 2014-2019 tersebut mengatakan kenaikan tarif listrik juga akan berdampak pada multiplier effect ekonomi yang luar biasa besar di dunia usaha yang akhir-akhir ini mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 serta penurunan daya beli masyarakat.
"Saya menolak keras rencana kenaikan tarif listrik oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Karena alasan kenaikan tarif dasar listrik tersebut tidak rasional dan saya menganggap managemen PLN kurang profesional," kata Bambang melalui keterangan persnya, Kamis, 21 April 2022.
Berharap Pemerintah Batalkan Rencana
Dewan Penasehat Gerindra Jawa Timur itu berharap pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif listrik di tahun 2022 dan sengera mengaudit PT PLN bersama lembaga independen, terutama pada tagihan pembayaran langsung yang dibebankan kepada masyarakat dan dunia usaha yang diduga tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya yaitu 11 sen US/kwh.
"Saya membandingkan tagihan listrik yang diberlakukan di masyarakat di Indonesia dengan tagihan listrik di masyarakat di negara Jerman. Ternyata dengan penggunaan listrik yang sama dan bahkan lebih besar sedikit di Jerman, tarif tagihan listrik masyarakat di Indonesia tidak berbeda jauh dengan tagihan listrik masyarakat di Jerman, padahal tarif listrik di Jerman masuk peringkat ke-2 tertingi di dunia yaitu 36 sen US/kwh sedangkan di Indonesia tarifnya dikatakan 11 sen US/kwh," ujarnya.
"Aneh dan ada apa PLN kok mau menaikan tarif dasar listrik, itu perlu dipertanyakan," lanjutnya.
Minta BPK, KPK, dan Kementerian Keuangan Selidiki Kondisi PLN
Bambang lantas meminta lembaga tinggi yang berwenang yaitu BPK, KPK dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji dan menyelidiki secara cermat kondisi PT PLN saat ini.
"Bila setelah dilakukan audit ada ketidak beresan atau pembohongan publik di PLN, maka PLN dan pemerintah yang berwenang terhadap tarif harus bertanggung jawab atas beban biaya yang sudah ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi yang ada di Indonesia saat ini," katanya.
