DPRD Kota Tangerang Dorong Transparansi dalam Pengentasan Kemiskinan
- DPRD Kota Tangerang
VIVA - Komisi II DPRD Kota Tangerang memastikan akan menggerakkan segenap instrumen pemerintahan daerah, swasta, bersama parlemen dan masyarakat, untuk membantu terwujudnya program pengentasan yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.
Ilustrasi kemiskinan di desa.
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Dukung Program Pemerintah Pusat
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Riyanto, siap mengakselerasi seluruh program-program yang dicanangkan Suharso Monoarfa, khususnya pengentasan kemiskinan daerah Kota Tangerang.
“Pertama, target pemerintah seperti yang disampaikan oleh Bapak Suharso Manoarfa, wajib didukung dan dijalankan oleh segenap instrumen negara di Kota Tangerang. Kedua, kesempatan program pemerintah pusat ini harus kita manfaatkan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Tangerang,” kata Riyanto kepada wartawan, Rabu, 20 April 2022.
Riyanto mengungkap dampak destruktif dari krisis multidimensi akibat COVID-19, telah mempengaruhi psikis masyarakat serta kondisi sosial ekonomi mereka yang turun drastis, hingga masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera.
Ketua DPC PPP Kota Tangerang ini menilai turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini, bukan hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, DPRD, stakeholder terkait, serta seluruh eksponen masyarakat.
Untuk menarik masyarakat dari jurang kemiskinan, Riyanto mengajak seluruh elemen bangsa di Kota Tangerang untuk ikut aktif dalam program pemulihan kesejahteraan masyarakat yang tepat, cepat, cermat, efektif, terukur dan efisien.
“Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kota Tangerang, angka kemiskinan di daerah kita semula 118,22 naik menjadi 134,24 ribu jiwa di tahun 2022. Melalui program yang diinisiasi Pak Suharso, saya yakin angka ini akan berkurang,” ujar Riyanto.
Tidak Berpangku Tangan
Di sisi lain, Riyanto menghimbau Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk tidak berpangku tangan dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat, untuk menganggat serta menstabilkan kembali kesejahteraan masyarakat.
Komisi II DPRD mendorong Pemerintah Kota Tangerang agar terus melanjutkan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, sepert job fair online dan berbagai pelatihan keahlian yang selama ini telah bergulir di masyarakat.
Komisi II DPRD Kota Tangerang, memastikan akan mendukung segenap daya dan upaya yang akan dilakukan Pemkot, untuk percepatan peningkatan kesejahteraan khususnya menanggulangi kemiskinan di Kota Tangerang.
Riyanto mengingatkan sisi akuntabilitas semua program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus dibuat transparan, agar dapat diawasi bersama oleh seluruh warga Kota Tangerang.
“Transparansi penting sebagai tools untuk mengontrol sekaligus mengetahui jalan tidaknya program pengentasan kemiskinan pemerintah, serta dapat mencegah oknum-oknum tertentu yang mencoba mencari peluang secara tidak halal di sana,” tutur Riyanto.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Suharso Manoarfa, menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2023, bisa mencapai hingga 3 juta penduduk.
Suharso menjelaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
"Tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 juta sampai 3 juta penduduk," kata Suharso dalam konferensi pers Hasil Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan secara virtual, beberapa waktu lalu.
