PPP DKI Usung Anies Jadi Capres karena Mampu Redam Polarisasi
- VIVA/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta mengusung Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilpres 2024 karena dinilai berhasil memimpin daerah dan mampu meredam polarisasi masyarakat.
"Keduanya terbukti berhasil dalam kepemimpinannya sebagai kepala daerah dan memiliki visi keumatan dan kebangsaan yang sejalan dengan visi PPP," kata Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP DKI Jakarta Farhan Hasan Al Amri dalam temu wartawan seusai Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
Khusus untuk Anies, lanjut Farhan, rekomendasi tersebut berangkat dari keberhasilan Anies Baswedan yang mampu menekan polarisasi yang sempat terjadi di Jakarta sebagai akibat Pilkada 2017.
"Pak Anies Baswedan telah membuktikan justru di pusat polarisasi, yakni di Jakarta, Pak Anies berhasil mengurangi polarisasi," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Masjid UGM, Yogyakarta.
- VIVA.co.id/ Cahyo Edi.
Farhan menyebutkan bahwa pada 2017, PPP memang tidak mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, namun Abraham Lunggana sebagai salah satu elite PPP di Jakarta mendukung Anies Baswedan, walau akhirnya harus hijrah dulu ke PAN.
Selain itu, kedekatan dengan ulama juga menjadi salah satu alasan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
"Setelah berakhirnya Pilkada DKI memang kami punya kedekatan yang baik, karena PPP isinya banyak kiai dan ulama serta habaib, yang mana Pak Anies Baswedan sendiri kedekatannya dengan kiai ulama dan habaib tidak perlu kita ragukan," ujarnya.
Sedangkan mengenai Khofifah, kata Farhan, PPP memandang layak menjadi calon wakil presiden karena yang bersangkutan mewakili perempuan dan tokoh dari PP Muslimat NU.
"Dan tentunya kedekatan Ibu Khofifah dengan para ulama, para habib itu luar biasa. Dan itulah yang membuat sahabat-sahabat semuanya itu sangat yakin untuk mencalonkan Ibu Khofifah menjadi cawapres," katanya. (ant)
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
