Marak Robot Trading Ilegal, Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Khusus
VIVA – Kasus robot trading ilegal yang marak kini jadi sorotan. Pemerintah terutama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diminta memperhatikan menjamurnya trading ilegal agar masyarakat tak dirugikan.
CEO dan Founder Astronacci International Gema Goeyardi, menjelaskan persoalan robot trading di Indonesia karena pihak trading memiliki partner dengan broker-broker tertentu saja. Kemudian, robot trading ini kerap kali menawarkan kepastian profit.
Padahal, menurutnya semua trader dan investor perlu paham dalam perdagangan di dalam finansial market memiliki syarat kewajaran. Maka itu, bisa berpotensi profit namun tidak selalu dengan meraih keuntungan yang pasti.
"Sehingga jika ada robot trading yang menawarkan keuntungan yang pasti hal tersebut lah yang harus dicurigai," kata Gema, dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 13 April 2022.
Tersangka kasus investasi bodong trading binary option, Indra Kenz
- VIVA/Foe Peace
Dia menganalisa kesalahan utama robot trading karena berada dalam pengelolaan dana. Ia bilang, investor tak memiliki kuasa atas setiap posisi yang di-tradingkan.
Menurut Gema, perlu ada solusi dari persoalan tersebut. Dia menyampaikan pemerintah perlu membuat regulasi peraturan khusus soal robot trading.
"Pemerintah sebagai regulator dan produsen robot harus membuat aturan khusus terkait mekanisme kerja robot tersebut. Melakukan backtest, dan berkoordinasi dalam implementasi robot trading," jelas Gema.
Pun, dia menyarankan Bappebti dalam praktiknya nanti bisa bekerja sama dengan pakar informasi teknologi (IT) dan finansial. "Perlu diatur mekanisme sales and marketingnya, edukasi dalam implementasi," tuturnya.
Kemudian, ia juga menilai pentingnya pemberian edukasi terhadap masyarakat dalam robot trading sehingga bisa paham antara ilegal dan legal. Dengan demikian, harapannya menekan kerugian terhadap masyarakat. Selain itu, mendukung ekosistem keuangan digital di Tanah Air.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
