Menteri Risma Minta Tambahan Anggaran Kemensos Rp11 Triliun
- Biro Humas Kemensos
VIVA – Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp11 triliun di tahun 2022. Anggaran tersebut untuk penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Usulan anggaran tersebut disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Risma merincikan, total usulan anggaran sebesar Rp11.002.589.150.000 tersebut akan digunakan, pertama, untuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) anak yatim tahun 2022.
Risma menjelaskan, usulan anggaran untuk bantuan Atensi anak yatim piatu sebesar Rp9.656.692.800.000 (Rp9,65 triliun). Sasaran Atensi anak yatim piatu yakni 4.023.622 anak, untuk anak yang belum sekolah dan anak yang sudah sekolah.
Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma
Setiap anak, menurut Risma, nantinya akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan selama 12 bulan. “Ini yang akan kami usulkan ke Kementerian Keuangan,” kata Risma.
Kedua, lanjut Risma, akan digunakan untuk perlindungan sosial korban bencana alam sebesar Rp350.496.500.000 (Rp350,49 miliar). Risma menyebut buffer stok bantuan korban bencana alam dirasa kurang cukup sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran.
Risma menerangkan, perlindungan sosial korban bencana alam ini nantinya dapat berupa bantuan makanan, bantuan kedaruratan atau lingkungan pengungsian, bantuan keperluan keluarga, dan bantuan kendaraan evakuasi bencana dan peralatan evakuasi.
“Buffer stok kami sangat terbatas, kemarin anggaran yang murni kalau dihitung hanya sekitar tidak sampai Rp10 miliar makanya kami mengajukan untuk penambahan buffer stok,” kata Risma.
Ketiga, menurut Risma, untuk perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam. Usulan tambahan anggaran untuk ini sebesar Rp50.290.000.000 (Rp50,29 miliar).
Menurut mantan Walikota Surabaya tersebut, hal ini dapat berupa pemenuhan bantuan sosial keluarga dan atau bantuan sosial darurat.
“Yang di bencana sosial paling sering adalah konflik sosial di Papua yang kami sudah tangani selama tahun ini mungkin sekitar lima kali,” kata Risma.
Keempat, usulan tambahan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH) yakni sebesar Rp 945.109.850.000 (Rp945,1 miliar).
Risma mengungkapkan, setelah dihitung oleh pihaknya, anggaran yang ada saat ini ternyata hanya cukup untuk penyaluran sekitar 9,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Jadi yang sekitar 400.000 sekian (KPM) itu belum ada anggarannya. Karena itu kami minta tambahan untuk sampai dengan akhir tahun itu bisa klop 10 juta penerima,” ujarnya.
