KPU Memungkinkan Bahas Anggaran Pemilu 2024 Saat DPR Reses
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya siap membahas anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024 dengan DPR dan pemerintah pada masa reses DPR.
KPU, kata Hasyim, menyambut positif rencana DPR untuk membahas anggaran pemilu pada masa reses.
"Kami menyambut baik sekiranya itu dimungkinkan konsultasi atau RDP di tengah-tengah reses," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa, 12 April 2022.
Baca juga:Â Dubes Rusia Ungkap 1.500 Tentaranya Tewas, Korban Ukraina Lebih Kecil
Diterangkan Hasyim, dalam komunikasi dengan pimpinan DPR, pembahasan hal-hal mendesak sangat dimungkinkan dilakukan pada masa reses. Apalagi, klaim dia, masa persiapan menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024 tersisa sekitar 2 bulan.
"Pimpinan DPR juga merespons menyampaikan komunikasi kepada KPU bahwa sangat dimungkinkan pada masa reses apabila diperlukan hal-hal pembicaraan-pembicaraan untuk menuntaskan dalam rangka menuju persiapan masuknya tahapan Pemilu 2024," ujarnya.
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan, KPU sudah mengirimkan rancangan alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 ke Badan Anggaran DPR. Bahkan, KPU sudah melakukan rasionalisasi anggaran tersebut dari Rp86 triliun menjadi Rp76 triliun.
"Jadi, anggaran masih kita bisa review lagi yang mana mendesak, yang harus dibiayai nanti akan dapat angka yang lebih pasti," imbuhnya.
Ada Potensi Muncul Calon Berkualitas Rendah dampak Presidential Threshold Dihapus, Menurut Bamsoet
Anggota Komisi III DPR Bamsoet mengatakan putusan MK yang menghapus presidential threshold (PT) membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia.
