Panja DPR Desak Pemerintah Sediakan Vaksin Halal Secara Konkret
- Fajar Sodiq/VIVA.
VIVA - Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan dan aksi konkret terkait vaksin halal. Menurutnya, pemerintah terkesan hanya berbasa-basi saja dan menjawab keinginan masyarakat secara normatif.
Vaksinasi COVID-19 di Kudus
- ist
Jawaban Basa-basi dan Normatif
“Jawabannya hanya berbasa-basi berputar-putar dan hanya normatif, harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PKS ini saat menghadiri rapat Panja Vaksin di Gedung DPR, Selasa, 12 April 2022.
Senada, Anggota Panja dari Fraksi PAN, Saleh Daulay heran terhadap pemerintah terutama Kementerian Kesehatan yang sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal. Padahal, Majelis Ulama Indonesia sudah membolehkan adanya vaksin di bulan Ramadhan.
“Padahal sudah di bulan Ramadhan ini, MUI juga sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini nggak dijawab,” katanya.
Baca juga: Di Solo, Sambil Nunggu BLT Minyak Goreng Bisa Vaksin Booster
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah segera menjawab ketersidaan vaksin halal saat ini. “Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes,” katanya.
Ancam Jadi Pansus
Sementara itu, anggota Panja dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengancam pemerintah akan menaikkan status Panja ini menjadi Pansus.
"Saya dari tadi bilang, kalau jawabannya masih tidak jelas kita akan naikkan ke Pansus,” ujarnya.
Irma pun meminta pemerintah agar dijawab dengan lugas dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
“Mohon jawabannya lugas, elegan dan tidak tumpang tindih satu sama lain Ini kaya anak kecil kita dibuat, saya malu dengarnya dari tadi,” katanya.
Pemerintah Kalimantan Timur Gandeng Malaysia Buat Kendalikan Dengue
Menurut studi yang dimuat dalam The New England Journal of Medicine, vaksin DBD dapat mencegah infeksi demam berdarah hingga 80,2 persen.
