Profil Parsadaan Harahap, Komisioner KPU RI yang Baru Dilantik Jokowi

Parsadaan Harahap
Sumber :
  • Tangkapan Layar

VIVA – Parsadaan Harahap adalah salah seorang yang terpilih menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk masa jabatan 2022-2027. Dirinya terpilih usai dinyatakan lolos dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI, pada Rabu, 16 Februari 2022 lalu.

Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan Rektor USU Prof Muryanto ke Bawaslu soal Dugaan Dukung Bobby Nasution

Selain nama Parsadaan Harahap, enam orang lain yang juga ditetapkan sebagai komisioner KPU RI adalah Hasyim Asyari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Idham Holid, Yulianto Sudrajat, dan August Mellaz. Para komisioner yang baru ini mempunyai tugas untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. 

Ketujuh komisioner baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk masa jabatan 2022-207 tersebut saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 12 April 2022. Dari ketujuh nama tersebut ada nama Parsadaan Harahap yang menarik perhatian. Nah, berikut adalah ulasan tentang profil Parsadaan Harahap yang disadur dari berbagai sumber. 

Ratusan TPS Rawan Membayangi Pilkada Manggarai, Termasuk Masalah Akses Internet dan Listrik

Pendidikan Parsadaan Harahap

Parsadaan Harahap yang lahir di Medan, 1 Juli 1972 ini menjalani pendidikan formal sampai tingkat SMA di kota kelahirannya sejak tahun 1985 sampai 1991. Pria yang kerap disapa Parsa ini kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 1999 dengan mengambil jurusan Agronomi. 

KPU DKI Bakal Awasi Warga Non-KTP Jakarta agar Nggak Maksa Nyoblos

Pendidikannya tidak sampai di situ, Parsadaan Harahap ini kemudian melanjutkan studi S2 di universitas yang sama. Ia mengambil konsentrasi keilmuan administrasi negara pada tahun 2011 silam. 

Pengalaman Organisasi

Semasa kuliah, diketahui bahwa Parsa adalah seorang aktivis yang aktif dalam beberapa organisasi. Mulai dari menjadi Ketua Umum SMPT Universitas Bengkulu tahun 1995 sampai 1996, Ketua Umum HMI Bengkulu tahun 1996 sampai 1997, dan Wasekjen PB HMI tahun 1999 hingga 2001. 

Selain itu, Parsadaan Harahap juga aktif menjadi Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Provinsi Bengkulu sejak tahun 2016-2021. Parsa juga tercatat pernah aktif dalam organisasi kepemudaan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat.

Perjalanan Karier

Berbekal pengalaman tersebut, Parsadaan Harahap lebih memilih untuk bergerak di dunia kepemiluan. Ia terpilih sebagai salah seorang anggota KPU Bengkulu dua periode sejak tahun 2002 sampai 2012. Kariernya semakin menanjak sampai ia menjadi Ketua KPU Bengkulu pada tahun 2011 sampai 2017. 

Parsadaan kemudian hengkang ke Bawaslu setelah cukup lama berada di KPU. Jabatan terakhir yang diemban adalah Ketua Bawaslu Bengkulu pada periode 2017-2022 serta menjadi koordinator divisi SDM dan organisasi, sebelum akhirnya ia naik menjadi anggota KPU RI untuk periode 2022-2027. 

Selama menjadi nahkoda untuk Bawaslu Bengkulu, Parsadaan Harahap ini sukses membawa Bengkulu untuk melaksanakan pengawasan dalam Pileg dan Pilpres tahun 2014 serta Pemilu Serentak tahun 2019 sampai berjalan dengan baik dan lancar. 

Sudah Didukung Anggota DPR RI

Terpilihnya Parsadaan Harahap menjadi komisioner KPU RI tampaknya tidak terlalu mengejutkan lantaran ia sudah mendapatkan banyak dukungan dari anggota DPR ketika uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR bulan Februari lalu. Anggota DPR Fraksi PDIP, Ihsan Yunus adalah salah satunya. Ia mengatakan bahwa Parsa didukung oleh banyak anggota DPR.

Selain tiu, ada anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid yang juga mendukung Parsadaan Harahap untuk menjadi Komisioner KPU. Ia menceritakan pengalaman saat menemukan dukungan untuk Parsa di media sosial. Anwar juga mengamini supaya Parsa terpilih menjadi komisioner KPU untuk periode 2022-2027. 

Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024