Penghapusan Pasal Aborsi di RUU TPKS Berpotensi Kriminalisasi

"Dalam pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini agar ada langkah-langkah percepatan," ujar Jokowi.

• Empat dari lima perempuan alami pelecehan seksual di ruang publik, menurut survei
• Mengapa kasus dugaan perkosaan santriwati di Bandung bisa jadi `momentum dorong DPR` percepat RUU TPKS dan apa akibatnya bila tak kunjung disahkan?
• `Sederhana, waktu sempit`, alasan DPR kembali tunda RUU Kekerasan Seksual, padahal tren kekerasan terhadap perempuan meningkat

RUU TPKS ditargetkan dapat dibahas pada Rapat Paripurna sebelum Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 berakhir.

"Kalau sesuai jadwal, besok (05/04) sudah pleno pengambilan keputusan di tingkat I Baleg, habis itu saya sudah bersurat ke Pimpinan (DPR) untuk dapat ke (Rapat) Paripurna. (Dari) Bamus terus dibawa ke Paripurna.

"Jadi ini kan masa sidang sampai 14 April (2022) ya, kita tentu berharap sudah diparipurnakan sebelum itu. Ya paling telah 14 April. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun," kata Willy sebelum memimpin Rapat Panja RUU TPKS di Kompleks DPR RI (4/4).

Setelah melakukan lima rapat yang membahas 588 DIM oleh Panja RUU TPKS dalam sepekan terakhir, RUU ini akan dibahas kembali oleh Tim Perumus sebelum akhirnya dilakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II.

[removed]!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0 t=e.createElement(n);t.async t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a[removed].insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,>