Menko PMK Ungkap Tradisi Perkawinan Sedarah di Ponorogo
- ANTARA
VIVA – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tradisi pernikahan sedarah yang kerap terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, harus dituntaskan hingga akarnya.
“Walaupun saat ini banyak warga yang sudah diurai dan meluas ke luar Ponorogo untuk menghindari pernikahan sedarah, tapi mereka masih punya keturunan dan bisa jadi juga masih akan mewarisi tradisi negatif 'stunting' dan menambah kemiskinan ekstrem,” katanya dalam taklimat media yang diterima di Jakarta, Senin malam, 4 April 2022.
Ia mengatakan hal itu saat meninjau difabel (warga berkebutuhan khusus) dan kemiskinan ekstrem di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
Muhadjir mengatakan saat ini kasus stunting di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 20 persen, untuk itu pernikahan sedarah harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat terus menekan angka prevalensi stunting.
“Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo supaya betul dipastikan kalau bisa di sini sudah harus nol persen stunting, di wilayah yang dulu dikenal sebagai 'kampung difabel',” katanya.
Ilustrasi/Masyarakat miskin di pedesaan
- ANTARA/Basri Marzuki
Salah satu daerah yakni di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan pernikahan sedarah sehingga tidak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.
“Banyak yang melahirkan difabel, terutama stunting akibat perkawinan inses sedarah karena di sini bertetangga saja kawinnya dan kebetulan pasangannya membawa gen yang tidak baik,” katanya.
Namun, katanya, kini sudah ada kesadaran dari warga untuk menghindari hal itu dengan mencari jodoh di luar desa. Dia menekankan bahw itu solusi yang baik untuk menghindari perkawinan sedarah yang mewariskan gen negatif.
Ia menjelaskan persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 3,74 persen. Menurut data yang dihimpun Kemenko PMK, dari total 955 lebih ribu penduduk di Kabupaten Ponorogo, 90 ribu di antaranya merupakan penduduk miskin dan 86 ribu lainnya adalah penduduk miskin ekstrem.
"Miskin eksrem ini karena kondisi pendapatan warga yang sangat rendah dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, serta kondisi rumah yang belum layak huni. Apalagi jika di dalam satu keluarga ada yang lansia dan difabel," katanya.
Dia berpesan kepada seluruh pemerintah daerah setempat untuk terus bekerja keras dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem khususnya di Ponorogo. “Kita masih butuh kerja keras bersama. saya rasa ini sudah cukup bagus karena ada pusat pelayanan kesejahteraan sosial di sini,"kata Muhadjir.
