Program BLT Cermin Pemerintah Kalah Hadapi Mafia Minyak Goreng

"Enggak cukup banget, bikin sedih aja gitu. Maunya semua (harga) dinormalin, yang terpenting itu, harga minyak normal aja," kata Ulfa ketika ditemui BBC News Indonesia, Minggu (03/04).

Pada Jumat lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan selama tiga bulan kepada 20,5 juta masyarakat dan 2,5 juta pedagang kaki lima.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo mengatakan pemberian BLT bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Dia membantah bahwa kebijakan BLT sebagai solusi instan atas persoalan di dalam negeri dan menekankan bahwa penyebab utama harga minyak goreng meningkat karena terjadi lonjakan harga secara global.

`Kalau tak ada solusi lain, ketika bantuan habis ya habis juga lah kami`

Sejak pandemi melanda, omset di warung makan Ulfa menurun hingga 70%. Situasi terasa makin sulit baginya ketika harga bahan-bahan pokok naik, terutama minyak goreng.

Warung makan itu biasanya membutuhkan empat liter minyak goreng per hari. Namun belakangan ini, Ulfa mengaku kesulitan mencari minyak goreng curah. Sedangkan minyak goreng kemasan harganya kian tinggi dan pembeliannya kerap dibatasi.

"Sampai ngantre sih enggak, tapi susah dapatnya harus mencari kemana-mana. Kemarin dapat minyak curah Rp20.000 per liter, pernah juga beli dua liter itu Rp45.000," kata Ulfa mengeluhkan mahalnya harga minyak goreng curah meski pemerintah telah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp14.000 per liter.

Dengan selisih harga yang harus ditanggung untuk membeli minyak goreng, Ulfa merasa BLT senilai Rp100.000 per bulan tidak cukup. Jumlah itu paling-paling hanya menutupi selisih harga dalam sepekan untuk pelaku usaha seperti dirinya.