Program BLT Cermin Pemerintah Kalah Hadapi Mafia Minyak Goreng

Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp300.000 mencerminkan "kegagalan dan kekalahan pemerintah" terhadap mafia dalam mengatur skema harga minyak goreng, kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Di satu sisi, Bhima mengatakan pemberian BLT adalah sesuatu yang baik, namun di sisi lain kebijakan ini justru berisiko membuat harga minyak goreng makin sulit turun dan dikontrol.

Pasalnya, pasar akan menganggap masyarakat mampu membeli minyak goreng dengan harga yang mahal saat ini.

"Seakan jadi normalisasi, ya sudah terima saja harga minyak goreng itu naik, kemudian pemerintah akan beri bantuan. Ini seperti mekanisme pasar, seakan (pemerintah) tidak ingin mengatur harga minyak goreng," kata Bhima kepada BBC News Indonesia, Minggu (03/04).

"Persoalan sekarang ini adalah kegagalan pemerintah dalam mengatur harga baik kemasan maupun curah, jadi problem utama soal tata kelola, dominasi dari perusahaan minyak goreng yang mengatur harga, maraknya penimbunan di titik distribusi itu tidak bisa diselesaikan dengan BLT," lanjut dia.

Baca juga:

• Minyak goreng melimpah, tapi `sekarang harganya mahal`
• Harga minyak goreng sudah murah tapi stok terus habis, apa yang sebenarnya terjadi?
• `Beli minyak goreng serasa beli narkoba` - Krisis minyak goreng di Aljazair jelang Ramadan

Seorang pemilik warung makan di Jakarta Barat, Ulfa Zahra, berharap ada solusi yang lebih pasti dari pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng, selain memberi bantuan yang sifatnya sementara.

Menurut Ulfa, nilai bantuan yang ditawarkan pemerintah tidak cukup menanggung selisih harga yang ditanggung pelaku usaha seperti dirinya.