Jateng Disebut Provinsi Termiskin di Pulau Jawa, Cek Faktanya

VIVA – Sebuah situs berita melaporkan data terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Indonesia. Dalam grafiknya disebutkan, mengacu pada PDRB tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa.

Informasi tersebut membuat Kepala Badan Pusat Statistik Jateng Adhi Wiriana angkat bicara. Ia menganggap pemberitaan yang menyatakan Jawa Tengah sebagai Provinsi termiskin adalah narasi yang tidak pas. Menurutnya, penghitungan kemiskinan tidak didasarkan atas tingkat PDRB Perkapita. 

"Terkait pemberitaan hari ini, yang menyatakan PDRB per kapita Jateng menjadi daerah termiskin merupakan berita hoax, kalau menurut saya," kata Adhi ditemui di Kantor BPS Jateng, Rabu 30 Maret 2022. 

Namun begitu, Adhi mengakui bahwa PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng tahun 2021 sebesar 38,67 juta per tahun adalah informasi yang benar. Tapi, kata Adhi, jika dirata-rata jumlah tersebut melebihi dari upah minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Tingkat pendapatan suatu daerah, sebutnya, tidak linier dengan tingkat kemiskinan, itu karena PDRB disebut juga sebagai pendekatan kesejahteraan semu. Untuk menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah, kata Adhi, BPS Jawa Tengah menggunakan basic needs aproach atau pendekatan pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Metode ini melihat komponen dari makanan dan non makanan, seperti nasi, telur, pakaian, listrik, transportasi dan sewa rumah. 

"Angka sekitar 38 juta per tahun dari pendapatan per kapita itu betul, dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR. Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang  dan Jabar yang mengakibatkan PDRB per kapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1.000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja," katanya.

Adhi memaparkan, secara data angka kemiskinan Jawa Tengah mencapai 11,25 persen yang artinya lebih tinggi dari angka nasional yang 9,71 persen. Tapi ia menyebut Jateng bukan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Karena masih ada yang dikatakan lebih miskin dari Jawa Tengah yakni Yogyakarta dengan 11,9 persen. 

"Kemudian dilihat dari jumlah penduduk miskin, sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi dengan 4 jutaan penduduk miskin. Sementara Jateng 3,9 juta," ungkapnya.

Ia menyebut, indeks gini rasio (tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran) di Jawa Tengah cukup rendah, yakni 0,368. Sedangkan, gini rasio provinsi lain seperti DKI, Jabar dan DIY berada di atas Jateng dengan 0,4. Padahal, jika angka tersebut semakin mendekati 1 menandakan adanya ketimpangan yang besar. 

Adhi berharap, masyarakat lebih meningkatkan literasi statistik. Hal itu didukung dengan Indeks Pembangunan Manusia, di Jawa tengah yang mencapai 0,3 persen, di atas Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. 

"Memang Yogyakarta IPM nya di atas kita dengan 0,4. Namun, kita mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi data ini. Ini merupakan opini publik yang menggiring ke arah hoax, menjelang politik 2024, mungkin saja. Karena seolah-olah menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain," imbuhnya. 

Ia mengajak masyarakat, tidak segan-segan membuka kanal informasi resmi dari BPS. Baik itu melalui kanal jateng.bps.go.id maupun kanal bps.go.id. Selain itu, BPS Jateng juga memiliki kanal aplikasi One Touch Statistics BPS Jateng, yang bisa diakses melalui telepon pintar.

Laporan: TvOne/Teguh Joko Sutrisno

Andika-Hendi Bentuk Satgas Anti-Politik Uang Jelang Pencoblosan, Bonus Menggiurkan bagi yang Menangkap

Cawagub Hendrar Prihadi (Hendi) mengungkapkan telah menyiagakan Satgas Anti Politik Uang pada seluruh wilayah di Jawa Tengah.

VIVA.co.id

24 November 2024