Rano Karno: Pembangunan Berkelanjutan Harus Berdasar Keadilan Sosial
- Istimewa
VIVA – Pembangunan berkelanjutan mesti mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Selain itu, dalam tatanan masyarakat Indonesia, pembangunan berkelanjutan juga sesuai dengan empat pilar kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian disampaikan Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rano Karno dalam diskusi empat pilar bertema 'Pancasila dan Pembangunan Berkelanjutan', di Kampung Cengkok, Banten. Menurutnya, dalam setiap pembangunan aspek terpenting adalah bisa memperhatikan keadilan sosial sesuai Pancasila. Hal ini dinilainya sebagai dasar.
Dengan cara itu, ia menekankan pembangunan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
"Pembangunan berkelanjutan harus punya dasar yakni Berkeadilan Sosial. Jadi harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar," kata Rano, dalam keterangannua, yang dikutip pada Jumat, 25 Maret 2022.
Pembicara lainnya yaitu pengamat politik yang juga aktivis Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyampaikan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan agar jangan mengorbankan masa depan anak dan cucu bangsa Indonesia.
Menurut dia, bila tidak perhatikan generasi mendatang dalam pembangunan berkelanjutan sama dengan tindakan zalim. Sebab, harus ada kesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan demi kualitas hidup masyarakat saat ini dan masa depan.
"Jadi pembangunan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar harus dipenuhi kebutuhan fisik dan rohaninya sebagai manusia berpancasila harus memperhatikan lingkungan untuk anak dan cucu kita," tutur Ray.
Sementara, pembicara lain yaitu seorang pengacara warga Kampung Cengkok Ayyub Kadariah. Dia menyinggung pembangunan berkelanjutan bisa dilakukan industri dengan memperhatikan wilayah di sekitarnya.
Dia menyoroti PT SLI di wilayah Cengkok untuk memperhatikan kondisi lingkungan. Sebab, perusahaan tersebut diduga mencemarkan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
"Untuk mengaitkan Pancasila dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang relevan dengan kondisi sosial di Kabupaten Tangerang," katanya.
Menurutnya, perusahaan mesti memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan. Dia bilang janga hanya punya target untung tapi malah mengorbankan kepentingan masyarakat.
"Hal tersebut sebagai bentuk pembangun yang tak berkeadilan dan tak berkelanjutan," sebut Ayyub.
