Pernikahan Anwar Usman dan Adik Jokowi Jangan Ditafsir ke Politik
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan Idayati, yang merupakan adik kandung Presiden Joko Widodo, adalah urusan pribadi mereka. Jangan dibawa ke ranah politik apalagi dikaitkan dengan integritas sebagai hakim.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (MPN PAKAR) Razikin. Ia mengatakan, soal jodoh adalah ketetapan Tuhan, maka jangan sampai ditafsir bermacam-macam.
"Pada titik itu, tidak boleh ditafsirkan macam-macam secara politik, apalagi ada pihak-pihak tertentu yang mengkhawatirkan independensi MK," ujar Razikin dalam keterangannya yang diterima VIVA, Rabu 23 Maret 2022.
Adik Jokowi, Idayati, (tengah).
- VIVA/ Fajar Sodik.
Lebih lanjut dikatakan Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu, kekhawatiran banyak pihak terhadap independensi Anwar Usman, terlalu berlebihan. Sebagai putra asal Bima NTB, Razikin meyakini bahwa Anwar Usman tetap memegang teguh integritasnya.
"Apalagi jumlah anggota Mahkamah Konstitusi itu berjumlah 9 orang yang saya kira mereka semuanya memiliki integritas yang tak diragukan dan tentu saja mereka akan selalu menjaga integritas," katanya.
Walau Anwar akan menikahi adik Presiden Jokowi, ia menilai kekhawatiran pihak-pihak tertentu akan indepndensi MK, tidak beralasan dan berlebihan. Mestinya, lanjut dia, semua pihak harus menghargai privasi Anwar Usman. Tidak membawa ke urusan politik.
Apalagi lanjut Razikin, meminta Anwar Usman untuk melepas jabatannya di MK. Menurutnya, tuntutan itu terlalu berlebihan. Jika memang ada yang ingin judicial review ke MK, menurutnya pihak-pihak tersebut tinggal menyiapkan seluruh argumentasinya.
"Jangan belum apa-apa membangun stigmatisasi bahwa MK tidak lagi independen hanya karena Anwar Usman menikah dengan adik Presiden. kita harus bijak dan menghormati urusan pribadi Anwar Usman," tegasnya.
Viral TPS Ini Hadirkan Konsep Pernikahan, Warganet: Nyoblos Pilkada Rasa Kondangan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak digelar hari Rabu, 27 November 2024. Salah satu hal penting dalam terlaksananya proses penyelenggaraan Pilkada yakni TPS.
