Kritik Bambang Susantono, Demokrat: Crowd Funding untuk IKN Aneh
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Ide atau gagasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari masyarakat melalui skema crowd funding dinilai aneh. Seharusnya, pembangunan IKN sesuai skema awal, anggarannya dari kas negara maupun investasi pihak swasta.
"Crowd funding bagi IKN adalah ide aneh, karena jika pun untuk kepentingan infrastruktur selain lewat APBN bisa pula lewat swasta," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid kepada awak media, Rabu, 23 Maret 2022.
Ide skema pembiayaan pembangunan IKN lewat crowd funding sebelumnya dilontarkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dalam wawancaranya dengan media. Crowd funding atau urun dana merupakan penggalangan dana dengan melibatkan banyak orang.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 23 Maret 2022: Global dan Antam Kompak Amblas
Anwar Hafid mengingatkan, sudah lebih dari dua tahun masyarakat sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Apalagi, saat ini masyarakat semakin kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.
"Masyarakat dan daya beli publik belum selesai terpukul karena pandemi, maka mengharapkan dana publik untuk pembangunan IKN sangat-sangat aneh," ujarnya.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.
- Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk konsisten dengan skema awal pembiayaan untuk pembangunan IKN, yakni dari kas negara maupun investasi sektor non pemerintah.
"Karena itu, mending pemerintah fokus mendorong skema investasi dan swasta atau APBN," kata Legislator dari Dapil Sulawesi Tengah itu.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam wawancara dengan media, mengatakan pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowd funding atau urun dana. Keikutsertaan masyarakat dinilai membuat tata-kelola pembangunan ibu kota semakin baik.
Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal
Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi
