Puan Dorong IPU Realisasi Dana Perubahan Iklim Rp1.434 Triliun
- Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk merealisasikan komitmen alokasi dana perubahan iklim sampai US$100 miliar atau Rp1.434 triliun per tahun.
“Kita harus merealisasikan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar US$100 miliar per tahun,” kata Puan di Nusa Dua Bali pada Senin, 21 Maret 2022.
Menurut dia, perubahan iklim merupakan krisis eksistensi planet bumi. Pemanasan bumi telah terjadi lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Saat ini, bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan dengan awal abad lalu.
“Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 hingga 2030, maka dunia tidak akan mencapai target pemanasan bumi 1,5 hingga 2 derajat celsius,” katanya.
Ketua DPR Puan Maharani Tanam Pohon bersama Presiden IPU
- VIVA / Ahmad Farhan
Oleh karena itu, Puan mengatakan forum parlemen dunia perlu memenuhi janjinya mengalokasikan anggaran untuk aksi iklim. Selain itu, forum parlemen dunia juga perlu memobilisasi aksi yang tujuannya mencegah serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
“Kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi,” ujarnya.
Tentu, kata dia, demi mencapai tujuan itu perlu ada penguatan kemitraan global dan kerja sama multilateral, mewujudkan komitmen pada berbagai kesepakatan internasional jadi aksi nyata di dalam negeri masing-masing, dan membangun budaya perdamaian (culture of peace) yang mendorong dialog, toleransi, serta antikekerasan.
“Perlunya parlemen berperan aktif menjembatani perbedaan antarnegara dan berupaya membangun saling kepercayaan,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tantangan yang dihadapi global ke depan tidak semakin mudah tetapi makin sulit. Menurut dia, ada sebuah tantangan yang paling berbahaya jika tidak dilakukan bagi parlemen seluruh dunia yaitu perubahan iklim.
"Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik di parlemen baik maupun pemerintah yaitu perubahan iklim," kata Jokowi.
Ia mengatakan perubahan iklim sering dibicarakan dan diputuskan dalam pertemuan global, tapi aksi lapangannya belum kelihatan. Misalnya, transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), dari energi batu bara ke renewable energy. "Kelihatannya mudah, tapi praktiknya sesuatu yang sulit di lapangan utamanya bagi negara berkembang," jelas dia.
Sehingga, kata dia, hal yang perlu dibicarakan adalah pendanaan iklim harus segera diselesaikan. Kedua investasi dalam energi baru terbarukan, dan ketiga transfer teknologi.
"Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapan pun saya pesimis yang namanya perubahan iklim betul-betul tidak dapat kita cegah. Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada keputusan, saya pesimis bahwa namanya perubahan iklim tidak bisa kita cegah sama sekali," ujarnya.
