Jokowi Jelaskan Kajian Pemindahan IKN, dari Soekarno, Soeharto dan SBY
- Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo telah melakukan prosesi atau ritual penyatuan tanah dan air dari seluruh wilayah Indonesia untuk dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Senin kemarin, 14 Maret 2022. Prosesi tersebut dilakukan di titik nol kilometer IKN Nusantara.
Lokasi tersebut bukanlah titik untuk dijadikan Istana Negara nantinya. Tetapi posisi Istana yang ada di IKN Nusantara berada di dataran tinggi dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut.
"Ya itu hitung-hitungan geospasial yang dilakukan Kementerian PU, titiknya di situ. Kalau di sini, ini titik istananya. Di sini titik istananya, tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter, paling tinggi di sini sehingga bisa melihat seluruh penjuru kanan-kiri," kata Presiden Jokowi, dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Selasa 14 Maret 2022.
Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara
Jokowi menceritakan, ide pemindahan Ibu Kota Negara ini sebetulnya sudah muncul sejak lama. Bahkan sejak kepemimpinan Presiden RI pertama yakni Soekarno atau Bung Karno. Sayangnya ide tersebut tidak bisa direalisasikan oleh proklamator RI itu karena ada pergolakan.
Kajian-kajian pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta, lanjut Jokowi, juga sempat dilakukan di era Presiden Soeharto. Hingga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat melakukan kajian tersebut.
"Saat Presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat. Tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98 (Reformasi). Jaman Presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan, dan di 2014 saya perintahkan saat itu kepada Menteri Bappenas untuk membuka dan melakukan kajian lagi sehingga dari banyak lokasi diciutkan menjadi tiga, kemudian diputuskan di Kalimantan Timur," jelasnya.
Dari beberapa wilayah yang ada, Jokowi memilih titik di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara karena menurutnya lokasi tersebut merupakan titik tengah wilayah Indonesia.Â
"Karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari barat-timur, utara-selatan, tengah ya di sini," ujar Jokowi.
Pemindahan Ibu Kota Negara juga dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Agar populasi di Indonesia tidak hanya bertumpuk di Jawa atau Jakarta saja.
"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa, sehingga beban pulau Jawa beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.